ikut bergabung

HNSI Sulsel: Setop Dugaan Pungli Untuk Nelayan

Sulsel

HNSI Sulsel: Setop Dugaan Pungli Untuk Nelayan

MAKASSAR, UJUNGJARI–Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah taktis untuk mengantisipasi serta menstop dugaan pungutan liar kepada para nelayan.

Tuntutan DPD HNSI ini dilontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sulsel, Kamis (25/11/2021) siang. Hadir dalam RDP ini, Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan, ir. H. Andi Chairil Anwar dan seluruh Ketua DPC HNSI Se Sulsel.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Selayar, Abdul Halim Rimamba di depan legislator Sulsel menegaskan, betapa amburadulnya pelayanan pemerintah di sektor perikanan.

“Menurut saya, ketidakhadiran pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi sehingga rakyat nelayan diduga menjadi bulan-bulanan petugas pungli. Saya minta DPRD Provinsi Sulsel mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel,” tukasnya.

Tuntutan lain HNSI Sulsel yakni, menuntut Pemerintah Sulawesi Selatan untuk segera
menempatkan petugas pemerintah yang melayani nelayan mendapatkan SLO
dan SPB, serta pelaksanaannya paling lambat 3 x 24 jam agar nelayan dapat
terhindar dari permasalahan hukum.
Selanjutnya segera mempertimbangkan adanya perangkat pemerintah di pulau2 yang dapat
mewakili petugas syahbandar mengeluarkan SLO mapun SPB pada kapal-kapal
perikanan yang akan keluar melakukan operasi penagkapan ikan.
3. Selama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum mampu memberikan
pelayanan kepada nelayan mendapatkan SLO dan SPB, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan diminta meminta kepada semua penegak hukum di laut
memberikan relaksasi/ pengecualian terhadap kapal nelayan untuk memiliki SPB dan SLO saat akan melakukan usaha penangkapan ikan.

DPD HNSI Sulsel juga meminta kepada Pemerintah Provinsi. Sulawesi Selatan agar pemerintah pusat meninjau kembali pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta peraturan terkait sebab sangat memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya. (*)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top