ikut bergabung

Tiga Ranperda Disetujui Jadi Perda

Sulsel

Tiga Ranperda Disetujui Jadi Perda

BARRU, UJUNGJARI.COM — Enam fraksi sepakat menyetujui tiga ranperda menjadi perda. Persetujuan ini diwujudkan dalam rapat paripurna tingkat II di kantor DPRD Barru, Jumat (31/12)

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Barru, Lukman, T didampingi wakil-wakil Ketua, H. Kamil Ruddin dan AFK. Majid, enam fraksi secara bulat menyetujui tiga ranperda menjadi peraturan daerah yang dilanjutkn dengan penandatanganan bersama, Bupati Barru H. Suardi Saleh dengan  Ketua DPRD Lukman, T.

Melalui juru bicara Fraksi-Fraksi, Syahrul Ramdani, keenam fraksi di DPRD Barru menyatakan menyetujui 3  ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten Barru.

Ketiga ranperda tersebut masing-masing: penyelenggaraan Jasa konstruksi; perusahaan umum daerah air minum tirta waesai Barru; dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bupati Barru Suardi Saleh, menyampaikan  bahwa setelah melalui beberapa tahap penyempurnaan Perda, mulai dari tahap penyusunan, penyerahan hingga pembahasan dan fasilitasi ranperda akhirnya tiba juga kita pada tahap Persetujuan bersama sebagai prosedur untuk proses sebelum ditetapkannya perda kabupaten Barru.

Dikatakan, ranperda yang pertama tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, melihat perkembangan hukum yang terjadi di tingkat pusat tentunya akan menimbulkan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan pembangunan di daerah terutama pada sektor jasa konstruksi.

Bupati mengatakan, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstrusi sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja Bahwa pemerintah daerah telah diberi kewenangan dalam sub urusan jasa konstruksi.

Sementara, pada ranperda yang kedua yaitu tentang perusahaan umum daerah air minum tirta waesai Barru, dalam Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Badan usaha milik daerah (BUMN) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, sehingga ada perubahan ketentuan bentuk hukum BUMN yang semula perusahaan  daerah dan perseroan terbatas menjadi perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Dasar pemerintah  daerah dalam bentuk dan menyusun suatu rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum tirta waesai Barru.

Ditambahkan, Bupati dua periode ini bahwa ranperda yang ketiga  yaitu tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotila dan prekursor narkotika.

Setelah dilakukan tahap pembahasan dan tahap fasilitasi menjadi tujuan dibentuknya peraturan daerah.

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top