MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Wali Kota Gorontalo, Sulawesi Utara, H. Marthen A. Taha, SE, M.Ec.Dev berhasil menyandang predikat gelar Doktor dengan predikat cumlaude dalam bidang Antropologi Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gelar tertinggi dalam akademik ini, ia peroleh setelah mampu mempertahankan disertasinya berjudul, “Implementasi Program Kartu Sejahtera di Kota Gorontalo” (Sebuah Pendekatan Antropologi Kebijakan Publik).
Sidang promosi doktor orang nomor satu Kota Gorontalo tersebut memaparkan mateei pada Senin 28 Maret 2022 di Unhas Makassar. Prof. Dr. Mahmud Tang, MA selaku (Promotor), Prof. Dr. Munsi Lampe, MA (Co-Promotor) dan Prof. Dr. Ansar Arifin, MS (Co-Promotor).
Dalam ringkasan disertasi diterima awak media di Makassar, Sulawesi Selatan. Marthen A. Taha menyampaikan bahwa tujuan penelitian judul menganalisis dan menjustifikasi kebijakan pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera di kota yang dipimpinya.
“Juga menemukan dan mengkonstruksi teori tentang hambatan dan tantangan
implementasi program unggulan kartu sejahtera,” katanya dalam isi disertasi.
Alumni (SI) Jurusan Ekonomi di Universitas Sam Ratulangi itu menyebutkan, manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan teoritik terhadap ilmu
antropologi, khususnya antropologi kebijakan publik yang terkait dengan analisis dan konstruksi teori terhadap program pemerintah, dalam hal ini pemerintah kota Gorontalo yang telah merancang dan mengimplementasi program kartu sejahtera.
Lanjut politisi Golkar itu, penelitian implementasi program kartu sejahtera di Kota Gorontalo ini secara praktis memberikan manfaat bagi OPD yang menangani program unggulan kartu sejahtera.
“Dapat mengembangkan kualitas program dan menjadikan penelitian
ini sebagai pedoman atau panduan dalam melaksanakan program yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Gorontalo,” jelas lulusan Magister (S2) Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada ini.
Disebutkan dalam ringkasan disertasi, secara implisit, pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo berhubungan dengan kebijakan publik.
Antropologi kebijakan sebagai bidang kajian, amat dipengaruhi oleh tulisan Shore & Wright (2003) yang menjelaskan kebijakan sebagai teks kultural, alat klasifikasi, narasi yang dipakai untuk menjustifikasi atau mengkritik kondisi sekarang, atau alat retorika dan formasi diskursif yang berfungsi untuk menguatkan satu pihak atau malah mengeksklusi pihak lain.
“Keduanya berkeinginan membuka
kemungkinan baru yang lebih luas dari kepengaturan, kuasa, dan perubahan sosial yang membentuk kehidupan sosial hari ini,” tuturnya.
Lanjut Gorontalo, 29 Agustus 1959 itu, untuk menganalisa pelaksanaan Program unggulan kartu sejahtera di Kota Gorontalo, bisa dapat menggalinya melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan publik dengan paduan analisis pendekatan antropologi kebijakan.
“Kebijakan program unggulan Kartu Sejahtera bisa menyediakan instrumen untuk mengkonsolidasikan legitimasi dari tertib sosial yang sudah ada atau menyediakan rasionalisasi dari perubahan tatanan masyarakat, atau pergeseran atas tertib sosial yang sudah mapan,” terangnya dalam buku disertasi.
Lebih jauh, suami Hj. Jusmiati Taha Kiai Demak itu menuturkan, pelaksanaan program kartu sejahtera diilhami oleh perspektif governmen tality yang menggarisbawahi kebijakan sebagai cara untuk membentuk perilaku manusia, proses subjektivikasi atau pembentukan subjek, dan praktik diskursif.
Praktik kebijakan tentang pelaksanaan program kartu sejahtera adalah hasil dari transfer dan mutasi yang pernah beroperasi di Indonesia dalam bantuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Proses ini dapat disebut imitasi dan
mobilitas kebijakan (policy mobility) dengan melibatkan kekuasaan praktik diskursif, pertimbangan norma dan subjektivitas pemerintah dalam menetapkan program,” terang pria yang menamatkan SDN II Gorontalo, tamat tahun 1971.
Hingga saat ini, respon masyarakat terhadap pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera sangat beragam dan program tersebut diinformasikan dengan baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Kelompok Kerja (Pokja), Kecamatan, Lurah, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Media Massa, Media Sosial pamflet, leaflet, spanduk, baliho dan Surat kabar lokal.
“Seluruh proses tersebut mampu mengubah pengetahuan, membentuk pola persuasi, pengambilan keputusan dan konfirmasi pemerintah apabila terdapat hambatan dari program tersebut,” tuturnya.
Sambung dia, masyarakat kota
Gorontalo pada dasarnya sangat puas dengan kehadiran (9) sembilan program kartu sejahtera.
Diantaranya program gratis biaya persalinan atau kelahiran, program gratis biaya akte Kelahiran, KTP dan KK, gratis biaya kesehatan di puskesmas dan rumah sakit (berlaku secara nasional).
Selanjutnya program gratis biaya
Pendidikan (Dari SD sampai SMA), program gratis pemberian fasilitasi usaha mikro, program gratis biaya izin usaha.
Program Gratis Biaya Akte Nikah, gratis biaya Ambulance dan pemakaman, serta gratis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD). (**)
Daftar Riwayat Hidup
• Nama : H. Marthen A. Taha, SE, M.Ec.Dev
• TTL : Gorontalo, 29 Agustus 1959
• Pekerjaan : Walikota Gorontalo
• Agama : Islam
• Alamat : Jl. Apel I RT/RW 01/05 Huangobotu Gorontalo
• Nama Istri : Hj. Jusmiati Taha Kiai Demak
• Anak : 1. Rifka Pratiwi Martini Taha,
2. Rizky Fitrah R. Taha
3. Ria Kurnia Puspitasari
Orang Tua
• Ayah : Agus Taha (almarhum)
• Ibu : Jani Ibrahim (almarhumah)
• Riwayat Pendidikan :
1. SDN II Gorontalo, tamat tahun 1971
2. SMEP Negeri Gorontalo, tamat tahun 1974
3. SMEA Negeri Gorontalo, tamat tahun 1977
4. S1 Jurusan Ekonomi di Universitas Sam Ratulangi, lulus tahun 1986
5. S2 Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada, lulus
tahun 2008.
