ikut bergabung

Dewan Beri 12 Catatan Penting LKPJ Bupati Barru 2023


Sulsel

Dewan Beri 12 Catatan Penting LKPJ Bupati Barru 2023

BARRU,UJUNGJARI— Sedikitnya ada 12 catatan penting yang diserahkan pihak DPRD Barru kepada Bupati Barru Suardi Saleh saat menghadiri sidang paripurna penyerahan catatan strategis dan rekomendasi terhadap laporan keterangan pèrtanggung jawaban( LKPJ) Bupati 2023.

Dari 12 catatan itu sekaligus menjadi rekomendasi dewan untuk ditindaklanjuti Bupati. Terutama kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah( OPD). Lalu apa saja yang menjadi catatan para Wakil rakyat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2023.

Berikut dari 12 Catatan Strategis dan Rekomendasi anggota DPRD Barru terhadap LKPJ Bupati Barru 2023 :

1. Pada beberapa OPD yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dinilai masih jauh dari yang diharapkan, rendahnya capaian ini diharapkan menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja OPD sehingga target PAD dapat tercapai sesuai yang direncanakan atau bahkan bisa mencapai nilai plus.
2. DPRD memberi perhatian serius terhadap Penyusunan Rencana Anggaran, terutama menyangkut Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah terkhusus penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dibeberapa OPD ditemukan Sisa Anggaran (SILPA) yang jumlahnya sangat besar, mencerminkan lemahnya rencana anggaran, sehingga ada kesan Dana tersebut seperti Dana Cadangan yang sengaja disisipkan pada belanja gaji, kedepan diharapkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjalin kordinasi dengan OPD, agar tercipta penganggaran setiap OPD yang betul-betul singkron dengan kebutuhan, karena hal seperti ini sangat bertolak belakang dengan banyaknya harapan masyarakat yang ditolak dan tidak dikerjakan hanya dengan alasan tidak tersedia anggaran.

Baca Juga :   Kunjungi Tiga Pulau, Bupati MYL Bagi Bantuan PKH

3. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PMDPPKBP3A) Kabupaten Barru, juga ditemukan sisa anggaran
yang cukup besar pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program yang tentunya akan mempengaruhi kualitas hasil pelayanan, dengan ini dihimbau
kiranya dapat ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas program berikut pelaksanaannya.

Terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dari hasil pantauan lapangan, DPRD merasa penting menanggapi secara serius perlunya mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan penguatan Pengelolaan Keuangan
Desa, terkait hal ini ditengarai bahkan ada desa yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius serta memerlukan kordinasi secara cepat.

dibaca : 148

Laman: 1 2 3



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top