GOWA, UJUNGJARI.COM — Hingga saat ini, stunting masih menjadi topik utama nasional untuk diturunkan bahkan dientaskan. Meski upaya pemerintah pusat menargetkan stunting hingga ke angka 14 persen saja namun upaya penurunan itu diharapkan stunting tidak ada sama sekali alias zero atau nihil penderita stunting.
Karena itu, pemerintah mulai pusat, provinsi hingga kabupaten kota tetap komitmen menurunkannya. Berbagai strategi dilakukan untuk menurunkan stunting. Seperti halnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin (DM) mengatakan, untuk menurunkan stunting perlu komitmen serius dan kolaborasi anggaran baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
Dikatakan DM, data stunting di Gowa pada tahun 2022 tercatat sebanyak 33 persen. Namun kemudian turun menjadi 21,1 persen pada tahun 2023 atau turun sebesar 11,9 persen.
Capaian ini memotivasi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk terus bergerak agar prosentasenya semakin turun hingga capai target nasional 14 persen.
“Alhamdulillah penurunan stunting kita tahun 2023 lalu sangat signifikan yakni sekitar 11,9 persen. Sementara untuk tahun 2024 ke 2025 ini meskipun datanya belum dirilis, kami menargetkan angka stunting turun menjadi 18 persen, bahkan kami berharap bisa lebih rendah dari itu,” kata Wakil Bupati Gowa ini saat menghadiri Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan di kantor Gubernur Sulsel, di Jl Urip Sumohardjo Makassar, Kamis (8/5) siang.
DM yang juga sebagai Ketua TPPS Kabupaten Gowa ini mengatakan, stunting tidak akan selesai hanya di tingkat kabupaten. Untuk mengentaskan stunting ini, kata DM, perlu kolaborasi anggaran antara pusat, provinsi dan kabupaten kota.
“Kami berharap sinergi ini dapat ditingkatkan sehingga jelas mana intervensi yang dilakukan oleh pusat, provinsi dan kabupaten kota agar tidak tumpang tindih,” kata DM yang hadir dalam Rakor bersama istrinya yakni Andi Tenri Indah selaku Ketua TP PKK Kabupaten Gowa.
Menurut DM, untuk penanganan atau penurunan stunting ini butuh dukungan dan kolaborasi lebih besar dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat khususnya dalam hal pembagian anggaran.
Dalam rakor tersebut, Kepala Dinas PPPA-Dalduk KB Sulsel Andi Mirna mengatakan, sejauh ini TPPS Sulsel melibatkan 160 tim dari berbagai instansi serta Tim Penggerak PKK se-Sulsel, termasuk 15 wakil bupati dan wakil walikota.
“Kami berharap seluruh daerah memiliki visi dan misi yang sama serta memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting ini,” kata Andi Mirna.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyatakan apresiasinya terhadap pencapaian sejumlah daerah dalam penanganan stunting.
“Sinergitas dalam penurunan angka stunting jangan berhenti disini. Kita semua harus turun tangan untuk mencapai target bersama dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan,” kata Wagub Sulsel. –
