*Total Bermasalah Dari Koperasi Keluarga Hingga Mobil dan Sapi Misterius
SIDRAP, UJUNGJARI .COM – Aroma tak sedap menyeruak dari pengelolaan Dana Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik embel-embel “pembangunan desa” dan jargon “pemberdayaan masyarakat”, warga justru mencium gelagat penyimpangan, dominasi kekuasaan, dan minimnya transparansi.
Dari pembentukan koperasi yang diduga dikendalikan keluarga, pengadaan mobil dinas yang dinilai tak prioritas, hingga sapi Rp40 juta yang tak jelas rimbanya—semua mengarah pada satu kesimpulan: ada yang tidak beres di Desa Passeno.
Koperasi ‘Keluarga’: Mesin Ekonomi atau Alat Kekuasaan?
Kisruh bermula dari pembentukan Koperasi Merah Putih, yang notabene merupakan program strategis nasional berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi desa, koperasi ini justru memicu keresahan warga. Musyawarah diduga digelar tertutup, pengurusnya disebut-sebut sudah “disiapkan”, dan dua di antaranya adalah anak kandung aparat desa.
“Yang masuk jadi pengurus itu anak dari aparat desa. Kami warga biasa tidak pernah dipanggil rapat, apalagi dimintai pendapat,” ujar salah satu warga, Kamis (8/5/2025), menolak namanya disebut.
Mereka menilai koperasi hanya menjadi formalitas, bukan wadah partisipasi. Sementara itu, Kepala Desa Passeno, Andi Yusuf, membantah keras tudingan ini. “Sudah ada daftar hadirnya, dan ada dari dinas koperasi juga yang hadir,” ujarnya singkat.
Namun publik tahu, kehadiran bukan jaminan keabsahan proses. Terlebih, secara aturan, pengurus koperasi tak boleh punya hubungan darah atau semenda derajat pertama dengan aparat desa. Apakah aturan ini benar-benar dijalankan? Atau sekadar pelengkap administratif?
Mobdis vs Lapangan Rumput Duri
Di saat lapangan sepak bola desa dipenuhi rumput berduri dan jadi tempat merumput ternak, Pemerintah Desa Passeno justru membeli mobil dinas (randis) jenis Daihatsu Terios senilai ratusan juta rupiah. Logika pembangunan dipertanyakan warga.
“Lapangan dibiarkan begitu saja, padahal bisa jadi tempat pembinaan pemuda dan lahirkan bibit atlet. Tapi malah beli mobil,” keluh warga, Jumat (9/5/2025).
Kepala Desa Andi Yusuf malah menyambut kritik ini dengan santai. “Kenapa memang dengan mobil dinas? Tabe, kita siapa tanya mobdis,” katanya.
Warga tak tinggal diam. Mereka bahkan mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap untuk turun tangan menyelidiki pengadaan tersebut yang dinilai tidak peka terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
Sapi Rp40 Juta: Dibeli Siapa, Dikasih ke Mana?
Tak kalah mencurigakan, pengadaan sapi senilai Rp40 juta pada tahun 2024 juga ikut disorot. Dikatakan berasal dari usulan Ketua BPD, warga menilai proyek ini gelap gulita soal transparansi.
“Sapinya buat siapa dan dikemanakan, kenapa diusulkan lagi tahun ini padahal yang lama belum jelas?” tanya warga, Senin (12/5/2025).
Ada dugaan kuat kelompok ternak yang dicantumkan dalam pengadaan adalah pinjaman, bukan benar-benar penerima manfaat. Kepala Desa yang dikonfirmasi lewat WhatsApp hanya membaca pesan tanpa membalas—diam seribu kata.
‘Dana Desa Bukan Dana Dinasti’
Kaka menilai apa yang terjadi di Passeno mencerminkan krisis kepemimpinan desa yang akut. Musyawarah bukan formalitas, tapi roh dari demokrasi desa. Ketika pemimpin tak mampu membedakan antara keluarga dan kewenangan publik, maka desa tidak dibangun—melainkan dimonopoli.
Mobil dinas, koperasi keluarga, hingga sapi misterius adalah potret buram tata kelola dana desa. Jika ini dibiarkan, maka cita-cita besar “Indonesia Emas 2045” hanya akan jadi jargon kosong yang dibungkus baliho, tapi isinya busuk.
Pemerintah daerah dan aparat hukum harus bertindak. Dana desa bukan dana pribadi, dan warga bukan penonton. Mereka adalah pemilik sah demokrasi di desa. Jika suara mereka tak didengar, maka kita sedang membiarkan desa dijajah oleh pemimpinnya sendiri. (Wan)
