ENREKANG, UJUNGJARI–Sejumlah kontraktor mendatangi kantor DPRD Enrekang, Mereka datang menyampaikan aspirasi terkait pembayaran proyek fisik tahun 2024 yang hingga saat ini belum dibayarkan, padahal sudah dinikmati masyarakat.
Kedatangan para kontraktor yang dipimpin Nasrul ini disambut oleh pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP),Idris Sadik dan beberapa anggota DPRD lainya.Selasa,(30/09/2025) sore.Bertujuan untuk meminta DPRD setempat memastikan Pemerintah Daerah terkait pembayaran hutang proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini menyusul adanya kebijakan rencana pembayaran hutang pihak ketiga sebesar Rp 10 miliar di APBD-Perubahan tahun 2025 pasca beberapa aksi damai yang dilakukan para P3K,Guru-guru dan para Kepala Desa dan perangkatnya mentuntut haknya yang belum juga dibayarkan.
“Tolong lah pak,kalau bisa proyitaskan pembayaran kami,”kata Ekki slah satu kontroktor.
Pada kesempatan yang sama,Nasrul berharap angar haknya sebagai kontraktor segera dibayarkan karena uang APBD tahun 2025 masih cukup untuk membayarkan hutang kontraktor.
“Tahun inilah kasih banyak-banyak pembayaran hutang proyek kami karena uang APBD sekarang masih bisa membayarkan hutang proyek kami.Kalu tidak dibayarkan hati-hati kami pihak ke tiga berubah jadi LSM,”tegas Nasrul.
Sementara itu,anggota DPRD Enrekang dari Fraksi Golkar,Henri berharap Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini ada kesepakatan antara pimpinan dan tim anggaran untuk pembayaran hutang konraktor.
“Mudah-mudahan RDP ini pimpinan dan tim anggaran sudah ada kesepakatan berapa yang mau dibayarkan kepada kontraktor dan jangan terlalu lama kaeran masyarakat butuh informasi dan kepastian,”harap Henri
Sebelumnya,anggota DPRD Enrekang dari Partai Bulan Bintang (PBB),Herul Tahir mengatakan tidak ada alasan Pemerintah Daerah membayarkan hutang pihak ketiga,kerena masih ada uang di simpan di BPBD sebesar Rp 58 miliar.
“Didalam APBD ada uang yang kita simpan Rp 58 miliar.Rp58 miliar itu,Rp 6 miliar untuk belanja makan dan minum dan Rp 1miliar untuk bencana alam.Jadi sisanya Rp 50 miliar itu yang sebenarnya kalau memang pemerintah siap maka seharusnya itu yang ambil untuk dibayarkan hutang,”tegas Herul.(suka)
