MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Krisis ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pulau Sumatera, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi Selatan disebut berada pada tahap kritis akibat laju deforestasi yang terus meningkat.
Isu ini mencuat dalam Dialog Publik Mahadipo (Mahasiswa di Bawah Pohon) yang digelar Mahasiswa Hukum dan Pemerhati Lingkungan FIK Universitas Negeri Makassar (UNM), Selasa, 10 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan tema “Hutanku Kehidupanku atau Malapetaka”, kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, Maulana Yusuf, Achmad Yusran dari Forum Komunitas Hijau, serta Ute Nurul Akbar dari Maestro UNM.
Dalam pemaparannya, Maulana Yusuf menegaskan bahwa kondisi kehutanan Indonesia berada pada titik genting. Data tahun 2024 menunjukkan Indonesia kehilangan 261.575 hektare hutan, dengan Kalimantan Timur menyumbang 44.483 hektare akibat ekspansi tambang, pembangunan IKN, hingga industri hutan tanaman.
Sulawesi pun tidak luput dari tekanan. Termasuk Sulawesi Selatan, wilayah ini kehilangan 17.361 hektare tutupan hutan yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrologis, terutama di DAS Jeneberang dan Saddang.
“Jika hutan terus runtuh, Makassar akan berhadapan dengan krisis air, banjir musiman, hingga kerusakan pesisir. Dampaknya bukan lagi ekologis, tapi langsung menyentuh rumah tangga kita,” tegas Maulana.
Ia menilai regulasi yang ada belum efektif karena deforestasi terjadi secara terstruktur dan berlangsung bertahun-tahun.
Lingkaran Krisis di Daerah
Diskusi semakin menghangat saat peserta menyoroti konflik ruang hidup, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya penebangan liar.
Catatan panitia menyebut sebagian besar titik deforestasi 2023–2025 berada dalam area konsesi korporasi mulai dari tambang nikel hingga perkebunan sawit.
Di Sulsel, degradasi hutan di wilayah hulu Maros dan Gowa juga memicu peningkatan banjir dan sedimentasi Bendungan Bili-Bili.
“Hutan kita habis, tapi beban sosialnya menumpuk,” ucap salah satu peserta.
Hutan sebagai Ruang Pemulihan
Isu menarik pun muncul saat dialog menyoroti fungsi hutan sebagai ruang pemulihan kesehatan. Mahasiswa mengaitkan hilangnya tutupan hutan dengan hilangnya akses terhadap healing forest, praktik terapi yang menggabungkan aktivitas fisik dan koneksi dengan alam.
Konsep ini dinilai semakin relevan bagi kota besar seperti Makassar yang kian sesak oleh polusi dan stres urban.
Ketua Forum Komunitas Hijau, Achmad Yusran, mengingatkan bahwa hutan bukan sekadar penyedia jasa ekologis. “Ini adalah penyangga kesehatan fisik mental yang tak tergantikan,” katanya.
Sementara itu, Ute Nurul Akbar menyoroti perilaku konsumtif mahasiswa, termasuk penggunaan tisu yang berasal dari hasil hutan. “Menjaga kelestarian lingkungan dimulai dari diri sendiri. Merawat hutan berarti menjaga sumber kehidupan generasi bangsa,” ujarnya.
Dialog publik ditutup dengan seruan bersama agar pemerintah daerah memperketat pengawasan izin tambang, memperluas program restorasi DAS kritis, dan membuka ruang kolaborasi antara akademisi, komunitas, serta lembaga lingkungan.
Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu kehutanan melalui riset, edukasi, dan advokasi kampus.
“Hutan bisa menjadi kehidupan, atau berubah menjadi malapetaka. Pilihan itu ada pada cara kita menjaganya hari ini,” pungkas Maulana Yusuf. (**)
