JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga baru pada tahun 2026 yang akan berfokus pada percepatan pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fahri menjelaskan, keinginan pembentukan lembaga baru itu muncul karena Presiden Prabowo menilai percepatan pembangunan perumahan masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan tumpang tindih.
“Beberapa kali beliau (Presiden Prabowo) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, Presiden melihat terlalu banyak institusi yang terlibat dalam urusan perumahan, mulai dari pengadaan tanah, perizinan, pembiayaan, hingga pengelolaan hunian sosial. Kondisi ini dinilai menghambat target pembangunan rumah dalam skala besar.
“Memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian perizinan, pembiayaan, sampai manajemen hunian berbasis hunian sosial. Presiden membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa rencana pembentukan lembaga baru tersebut telah dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini.
Dalam waktu dekat, Fahri dijadwalkan akan kembali bertemu dengan Prasetyo dan Rini untuk membahas secara lebih teknis pembentukan lembaga tersebut, termasuk skema kelembagaan dan regulasi yang akan digunakan.
“Harapannya lembaga ini bisa resmi terbentuk pada awal tahun depan agar program percepatan pembangunan perumahan bisa segera berjalan,” kata Fahri.
Selain koordinasi lintas kementerian, Fahri juga menyebut pihaknya akan menggelar pertemuan dengan superholding guna membahas dukungan pembiayaan dan peran BUMN dalam mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (**)
