MAKASSAR,UJUNGJARI.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan bahwa peningkatan kinerja dan pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pegawai serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja mitra Komisi B DPRD Makassar bersama jajaran Perumda, yang digelar di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengapresiasi sejumlah capaian positif Perumda dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ia mengingatkan agar orientasi kinerja tidak semata-mata diukur dari besarnya setoran dividen ke pemerintah daerah.
“Jangan ki kita cuma bangga karena pendapatan naik, tapi di dalamnya masih ada pegawai yang hidupnya pas-pasan. Perumda itu bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi soal bagaimana kehadirannya betul-betul dirasakan manusia di dalamnya SDM dan masyarakat di luar,” ungkapnya.
Lanjut Legislator Fraksi Golkar Makassar ini menegaskan, DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mendorong agar manajemen Perumda menata tata kelola secara adil dan berkelanjutan.
“Kalau kita mau bilang Perumda ini sehat, maka semua harus sehat. Manajemennya sehat, keuangannya sehat, pegawainya juga harus sejahtera, itu baru namanya perusahaan daerah yang betul-betul milik rakyat,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menilai kinerja sejumlah Perumda memang menunjukkan tren membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang disorot positif adalah Perumda Pasar Makassar yang kini tidak lagi mencatatkan kerugian.
“Harus jujur ki kita akui, ada perubahan. Perumda Pasar sekarang sudah tidak merugi, pendapatannya membaik, dan dari sisi kantor juga kelihatan sudah tertata artinya ada keseriusan manajemen untuk berbenah,” bebernya.
Meski demikian, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat manajemen lengah, khususnya dalam memperhatikan nasib pegawai.
“Jangan sampai pendapatan naik, tapi pegawainya masih jauh di bawah standar UMK atau UMR. Padahal aturan itu ditetapkan pemerintah dan DPRD sendiri, ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkap pengalaman pribadinya saat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PD Pasar, di mana gaji awal pegawai berada pada kisaran yang sangat rendah. “Dulu waktu saya di PD Pasar, gaji pegawai itu ada yang cuma Rp660 ribu sampai Rp1,1 juta. Padahal merekalah yang kerja di lapangan, yang jadi ujung tombak cari pendapatan masa iya kita biarkan kondisi seperti itu terus terjadi,” ucapnya.
Menurutnya, perusahaan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada profit dan dividen semata, melainkan juga harus mengedepankan nilai kemanusiaan. “Kalau pendapatan naik, jangan ki cuma kejar setoran ke daerah perhatikan juga kesejahteraan pegawai. Perumda itu bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal rasa keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Terkait Perumda Parkir Makassar, Ia mengapresiasi berbagai langkah dan terobosan yang telah dilakukan meski diakui masih menghadapi tantangan besar di lapangan.
“Mengurus parkir itu bukan pekerjaan mudah banyak kepentingan, banyak oknum. Target mungkin belum tercapai semua, tapi semangat dan keberanian teman-teman di Perumda Parkir patut kita hargai,” ujarnya.
Ia menilai, pengelolaan parkir membutuhkan kesabaran, konsistensi, serta dukungan penuh dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sementara itu, untuk Perumda Air Minum Makassar (PDAM), Ia menyoroti persoalan krisis air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di wilayah Makassar bagian Utara dan Timur.
“Ini masalah lama yang tidak pernah betul-betul selesa setiap musim kemarau, wilayah utara dan timur selalu jadi korban. Masyarakat sampai antre air pakai jeriken. Ini tidak boleh terus-terusan kita biarkan,” akunya.
Ia menegaskan, PDAM harus menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas utama, bukan sekadar rutinitas tahunan tanpa solusi permanen. “Kalau ini tidak segera dituntaskan, kepercayaan masyarakat bisa turun. Air bersih itu kebutuhan dasar, bukan fasilitas tambahan,”tuturnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Perumda terus dilakukan secara berkala agar keberadaan perusahaan daerah benar-benar memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat luas maupun bagi pegawai yang mengabdi di dalamnya.
