JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, menegaskan komitmennya untuk memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Upaya ini dinilai strategis dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut disampaikan Dicky saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).
Dalam paparannya, Dicky mengungkapkan bahwa sebanyak 91,8 persen atau 501 dari total 546 pemda di Indonesia telah memiliki kemampuan digital. Meski demikian, pemahaman dan pemanfaatan ekosistem digital di daerah masih perlu terus didorong.
“Kemampuan memahami perluasan ekosistem secara digital ini perlu kita terus dorong,” ujar Dicky di hadapan anggota Komisi XI DPR RI.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia telah membangun platform Kapasitas dan Literasi Sinergi (Katalis) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Platform ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan sektor teknologi finansial (fintech).
Dicky menekankan, penerapan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah akan memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara signifikan.
Seluruh transaksi, kata dia, dapat tercatat secara akurat dan langsung masuk ke akun resmi pemerintah daerah.
“Dari berbagai upaya kita mengembangkan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah, yang paling utama tentunya adalah tata kelolanya akan optimal. Semua akan tercatat akurat langsung kepada akun,” tuturnya.
Tak hanya dari sisi penerimaan, Dicky juga mengusulkan transformasi pada sisi belanja daerah. Ia mendorong pembangunan marketplace nasional yang dapat mengakomodasi kebutuhan belanja pemda dan terhubung langsung dengan sistem pembayaran digital.
Inovasi tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi belanja serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Melalui digitalisasi menyeluruh, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, Dicky optimistis pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan inklusif.
“Dengan kondisi seperti itu, kita yakini pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat ini akan bisa tercipta,” pungkasnya. (**)
