JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan integrasi aspek keamanan dan fasilitasi perdagangan dalam forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Strategic Planning Meeting (SPM) 2026 yang berlangsung di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
Dalam siaran persnya, Kemenko Polkam menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menekankan pentingnya konvergensi lintas klaster yang diterjemahkan ke dalam proyek konkret, terukur, dan siap didanai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil pertemuan ini selanjutnya akan dilaporkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus BIMP-EAGA yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026.
Sebagai focal point Kelompok Kerja Keamanan (Security Working Group/SWG) pada Klaster Fasilitasi Perdagangan, Kemenko Polkam mengusulkan dua proyek strategis. Pertama, integrasi sistem Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) berbasis manajemen risiko di perbatasan terpilih. Kedua, penguatan fasilitas perbatasan yang tangguh dan modern.
Selain itu, Indonesia juga mencermati usulan dari Filipina mengenai pembentukan Jalur Laut Terpadu (Nautical Highway) yang aman dan termonitor.
Ketiga inisiatif tersebut dirancang sebagai satu ekosistem terpadu guna memperkuat tata kelola risiko, interoperabilitas digital, serta keamanan koridor darat dan maritim di kawasan.
Delegasi Kemenko Polkam, Kolonel Arh Ahmad Sumarna, menegaskan bahwa pendekatan keamanan berbasis manajemen risiko tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan dan prediktabilitas kawasan.
“Keamanan harus diposisikan sebagai enabler daya saing koridor ekonomi. Dengan tata kelola risiko yang terintegrasi, arus barang dan orang dapat dipercepat tanpa mengorbankan stabilitas kawasan,” ujarnya.
Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta prinsip tata kelola berbasis aturan (rules-based governance) di kawasan ASEAN.
SPM 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak tata kelola perbatasan berbasis risiko, menjelang Pertemuan Trade Facilitation Cluster (TFC) ke-4 yang dijadwalkan berlangsung di Miri, Malaysia, pada Agustus 2026. (Rls)
