JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji, terutama di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus berkembang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah agar memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (10/3).
Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau secara intensif perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini dinilai sangat dinamis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Seluruh kebijakan nantinya akan didasarkan pada pertimbangan komprehensif dengan mengedepankan aspek keselamatan jemaah.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta menyiapkan berbagai skenario secara seksama serta memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menegaskan bahwa seluruh skenario tersebut nantinya akan dibahas secara komprehensif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.
Sementara itu, terkait pelaksanaan ibadah umrah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sejalan dengan imbauan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang meminta masyarakat Indonesia yang berencana melaksanakan umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat tetap berjalan dengan aman, tertib, serta memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh jemaah Indonesia. (**)
