Oleh: Arifai Ilyas
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
Wakil Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Utara
DUNIA kembali memasuki fase ketidakpastian geopolitik yang serius. Konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan lagi sekadar ketegangan regional, melainkan telah berkembang menjadi risiko ekonomi global yang nyata. Ketika rudal diluncurkan di Timur Tengah, dampaknya tidak berhenti di kawasan Teluk Persia, ia menjalar hingga ke pasar energi, nilai tukar mata uang, inflasi global, dan stabilitas fiskal negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: seberapa tangguh ketahanan ekonomi Indonesia jika perang ini berlangsung panjang? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak sederhana, karena Indonesia berada pada posisi yang unik sekaligus rentan dan relatif resilien.
Geopolitik yang Mengguncang Ekonomi Dunia
Perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran telah memicu lonjakan harga minyak global akibat gangguan pada jalur energi strategis, terutama Selat Hormuz yang mengalirkan hampir 20% pasokan minyak dunia. Gangguan pelayaran dan ancaman penutupan jalur ini menyebabkan harga energi melonjak tajam dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.
Lembaga keuangan global memperkirakan konflik ini mendorong harga minyak menembus kisaran di atas USD100 per barel serta meningkatkan inflasi dunia sekitar 0,5–0,6 poin persentase, sekaligus menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global.
Dampaknya langsung terasa pada pasar keuangan. Nilai dolar AS menguat mendekati level tertinggi dalam 10 bulan karena investor mencari aset aman di tengah ketegangan geopolitik.
Hal ini biasanya berujung pada tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Dengan kata lain, perang modern tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di pasar energi dan sistem keuangan internasional.
Indonesia: Rentan karena Energi
Kerentanan terbesar Indonesia dalam konflik ini terletak pada satu fakta struktural: Indonesia adalah pengimpor bersih minyak. Ketika harga minyak global naik, dampaknya langsung menghantam tiga sektor sekaligus APBN, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 dapat meningkatkan beban subsidi energi negara hingga triliunan rupiah. Bahkan analisis ekonomi menunjukkan selisih antara tambahan penerimaan negara dan kenaikan subsidi dapat menciptakan defisit fiskal baru jika harga minyak tinggi bertahan lama.
Konflik ini juga berpotensi menaikkan harga BBM domestik dan biaya logistik nasional. Para analis memperkirakan harga diesel di Indonesia dapat meningkat signifikan akibat eskalasi konflik Timur Tengah.
Efek berantai kemudian muncul:
• Biaya transportasi meningkat,
• Harga pangan terdorong naik,
• Inflasi melonjak,
• Konsumsi rumah tangga melemah.
Karena konsumsi domestik menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia, tekanan pada daya beli berarti ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.
APBN sebagai Benteng Pertama
Namun, ketahanan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya rapuh. Pemerintah memiliki instrumen utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Pemerintah telah menyatakan akan merespons lonjakan harga minyak melalui efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran, bukan langsung memperlebar defisit fiskal di atas batas 3% PDB.
Kebijakan ini menunjukkan strategi fiskal yang berhati-hati sekaligus menjaga kredibilitas makroekonomi. Langkah tersebut mencerminkan pelajaran dari berbagai krisis sebelumnya mulai dari krisis Asia 1998, pandemi COVID-19, hingga gejolak energi global pasca perang Rusia-Ukraina bahwa disiplin fiskal menjadi faktor utama menjaga kepercayaan investor.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menyerap dampak kenaikan harga energi melalui subsidi dan kompensasi energi dalam APBN untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan kata lain, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan ekonomi global.
Sumber Kekuatan: Struktur Ekonomi yang Berubah
Ironisnya, faktor yang membuat Indonesia rentan sekaligus menjadi sumber kekuatannya: struktur komoditas.
Indonesia adalah eksportir utama batu bara, nikel, dan minyak sawit. Ketika konflik global mendorong harga komoditas naik, pendapatan ekspor Indonesia juga meningkat. Artinya, kenaikan harga energi memang membebani impor minyak, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan:
• Surplus perdagangan,
• Penerimaan negara dari sektor sumber daya alam,
• Cadangan devisa.
Fenomena ini menciptakan semacam penyeimbang alami dalam ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan baik, windfall komoditas dapat menutup sebagian tekanan fiskal akibat subsidi energi. Pemerintah bahkan membuka opsi pajak windfall terhadap komoditas unggulan jika harga global melonjak tinggi akibat konflik.
Ancaman Inflasi dan Stabilitas Sosial
Meski demikian, risiko terbesar bukan sekadar angka makroekonomi, melainkan stabilitas sosial. Pengalaman menunjukkan bahwa kenaikan harga energi hampir selalu berujung pada tekanan politik dan sosial. Konflik Timur Tengah dinilai dapat mendorong inflasi Indonesia melalui kenaikan harga energi dan gangguan distribusi global.
Inflasi energi memiliki efek domino:
1. Harga pangan naik.
2. Biaya produksi UMKM meningkat.
3. Upah riil masyarakat turun.
4. Kemiskinan berpotensi meningkat.
Jika perang berlangsung panjang, pemerintah akan menghadapi dilema klasik: mempertahankan subsidi dengan risiko fiskal atau menaikkan harga energi dengan risiko sosial. Inilah ujian sebenarnya ketahanan ekonomi bukan hanya stabilitas angka, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan legitimasi publik.
Diversifikasi Energi sebagai Strategi Bertahan
Konflik ini sekaligus membuka fakta lama: ketahanan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada ketahanan energi. Pemerintah mulai merespons dengan strategi diversifikasi sumber
impor energi serta pembangunan cadangan energi hingga beberapa bulan konsumsi nasional.
Selain itu, penguatan biodiesel domestik dan energi alternatif kembali menjadi agenda
strategis. Ketika harga minyak global melonjak, energi berbasis domestik berubah dari agenda
lingkungan menjadi kebutuhan ekonomi. Perang global justru mempercepat urgensi transisi
energi nasional.
Stabilitas Finansial dan Peran Bank Indonesia
Ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan fiskal, tetapi juga stabilitas moneter. Lonjakan
harga minyak biasanya diikuti penguatan dolar AS dan arus modal keluar dari negara
berkembang.
Risikonya jelas:
• Rupiah melemah,
• Biaya impor meningkat,
• Inflasi bertambah.
Bank Indonesia kemungkinan akan menjaga stabilitas melalui kebijakan suku bunga dan intervensi pasar valas untuk mengendalikan volatilitas. Stabilitas sektor keuangan menjadi garis pertahanan kedua setelah APBN. ASEAN secara umum dinilai masih memiliki ketahanan relatif terhadap guncangan energi, meski tetap menghadapi tekanan inflasi dan kondisi keuangan yang lebih ketat.
Ketahanan Ekonomi: Ujian Kepemimpinan Kebijakan
Jika perang berlangsung hanya beberapa bulan, Indonesia kemungkinan masih mampu menahan guncangan. Namun jika konflik berubah menjadi perang panjang, tantangannya akan bersifat struktural.
Ketahanan ekonomi Indonesia akan bergantung pada lima faktor utama:
1. Disiplin fiskal dalam mengelola subsidi energi.
2. Stabilisasi inflasi melalui koordinasi fiskal-moneter.
3. Diversifikasi energi dan perdagangan.
4. Pemanfaatan windfall komoditas secara produktif.
5. Perlindungan daya beli masyarakat.
Tanpa reformasi kebijakan, perang panjang berpotensi menggerus ruang fiskal secara perlahan bukan melalui krisis mendadak, tetapi melalui tekanan berkelanjutan.
Dari Krisis ke Momentum Transformasi
Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis global sering menjadi titik balik kebijakan nasional. Krisis minyak 1970-an melahirkan efisiensi energi di banyak negara maju. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi ekonomi.
Konflik Timur Tengah hari ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi struktural:
• Memperkuat industri hilirisasi,
• Mengurangi ketergantungan impor energi,
• Membangun ketahanan pangan domestik,
• Memperluas energi terbarukan.
Ketahanan ekonomi sejati bukan sekadar kemampuan bertahan dari krisis, tetapi kemampuan berubah karenanya.
Harapan: Tangguh, Tetapi Tidak Kebal
Di tengah bayang-bayang perang panjang AS–Israel melawan Iran, ekonomi Indonesia berada pada posisi paradoksal: cukup kuat untuk bertahan, tetapi belum sepenuhnya kebal. APBN yang fleksibel, ekspor komoditas yang kuat, dan pengalaman menghadapi krisis menjadi modal penting. Namun ketergantungan pada energi impor tetap menjadi titik lemah strategis.
Jika konflik berkepanjangan, ujian terbesar bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, daya beli rakyat, dan kepercayaan pasar.
Pada akhirnya, ketahanan ekonomi Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa jauh perang terjadi, tetapi oleh seberapa cepat kebijakan domestik mampu beradaptasi terhadap dunia yang semakin tidak pasti. Perang mungkin berlangsung ribuan kilometer dari Jakarta, tetapi dampaknya terasa di setiap harga BBM, setiap tagihan listrik, dan setiap meja makan masyarakat Indonesia. Dan di situlah ketahanan ekonomi nasional benar-benar diuji.
