TAKALAR, UJUNGJARI– Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B. Kady, menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2027 agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat dirinya menghadiri Musrenbang yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Legislator Fraksi Golkar tersebut menekankan pentingnya penguatan sektor produktif sebagai tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, Dapil III Gowa–Takalar.
“Program yang dirumuskan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam sambutannya menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.
Ia memaparkan sejumlah fokus utama pembangunan daerah, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan digitalisasi layanan publik, pemerataan infrastruktur serta pengembangan kawasan industri, hingga peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Dari sisi capaian, ekonomi Takalar menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 4,71 persen, melampaui target 4,45 persen. Tingkat pengangguran juga berhasil ditekan menjadi 3,76 persen, sementara angka kemiskinan berada di angka 7,27 persen.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,4 persen, dengan angka kemiskinan ditekan pada kisaran 4,76 hingga 6,22 persen.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui sambutan gubernur yang dibacakan perwakilannya turut menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar pembangunan 2027 mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
Dengan adanya komitmen dari legislatif dan eksekutif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Takalar ke depan semakin terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (HSN)
