JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Sekretaris Jenderal Kementerian Haji (Kemenhaj), Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan optimisme terhadap penguatan tata kelola keuangan yang semakin baik dan akuntabel di tengah proses transisi kelembagaan yang sedang berlangsung.
Menurut Teguh, pembentukan Kemenhaj sebagai amanah Presiden menjadi momentum penting untuk melakukan penataan menyeluruh, termasuk dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Transformasi ini diarahkan untuk membangun sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan profesional.
“Kami memandang proses ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel,” ujar Teguh dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Anggaran serta Rekonsiliasi Data Gaji dan Tunjangan Kinerja (Tukin) di lingkungan Kemenhaj Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (1/4/2026).
Saat ini, Kemenhaj tengah menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman arah kebijakan dan program ke depan.
Penyusunan tersebut dilakukan secara komprehensif guna memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program.
Di sisi lain, penguatan tata kelola keuangan juga ditempuh melalui penataan mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang dilakukan secara lebih terpusat melalui Biro Keuangan.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, ketertiban administrasi, serta akurasi dalam pengelolaan anggaran.
Selain aspek sistem, Kemenhaj juga menaruh perhatian pada penguatan sumber daya manusia.
Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong budaya kerja profesional dan berintegritas melalui pemberian apresiasi kepada aparatur berprestasi.
Teguh menegaskan, masa transisi kelembagaan merupakan fase krusial yang membutuhkan komitmen, sinergi, dan kerja sama dari seluruh jajaran.
Dengan semangat tersebut, Kemenhaj optimistis mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang semakin baik guna mendukung pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang optimal. (haji.go.id)
