JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Hidayat Nur Wahid mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah tetap berlangsung aman sekaligus menjadi momentum penting untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangannya di Jakarta, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pentingnya peran Indonesia dalam mengupayakan stabilitas kawasan, khususnya menjelang pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jutaan umat Muslim dari seluruh dunia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hidayat, Pemerintah Indonesia perlu aktif melakukan diplomasi dengan negara-negara yang terlibat konflik, termasuk Amerika Serikat dan Iran, serta anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), agar menghormati pelaksanaan ibadah haji dan menjamin keselamatan jemaah.
Ia menegaskan, semua pihak perlu menahan diri dan menghentikan konflik demi kelancaran ibadah haji.
“Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar dengan 221 ribu jemaah tentu sangat berkepentingan terhadap kelancaran penyelenggaraan haji. Ini bisa menjadi sarana diplomasi untuk menghadirkan perdamaian,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI.
Persiapan Haji Tetap Berjalan
Hidayat juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru membahas kemungkinan pembatalan haji 2026. Ia menilai hingga kini Arab Saudi sebagai tuan rumah masih terus melakukan persiapan, termasuk membuka registrasi haji bagi warga domestik.
Selain itu, negara lain seperti Pakistan juga tetap melanjutkan persiapan keberangkatan jemaahnya.
Meski demikian, ia mengusulkan adanya skema darurat jika konflik meningkat, termasuk kemungkinan mempersingkat masa tinggal jemaah di Arab Saudi.
Hal ini berkaca pada pengalaman sebelumnya ketika eskalasi konflik terjadi setelah puncak ibadah haji.
Apresiasi Persiapan Dalam Negeri
Hidayat turut mengapresiasi berbagai persiapan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Di antaranya, pengurusan visa yang hampir rampung, layanan akomodasi yang telah dibayar penuh, serta kesiapan konsumsi dan penerbangan yang terus berjalan sesuai rencana.
Ia juga meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan peningkatan kualitas layanan, termasuk pembagian kartu Nusuk kepada jemaah sejak di embarkasi di Indonesia.
Menurutnya, transparansi dan penyampaian informasi yang positif kepada publik sangat penting untuk menenangkan calon jemaah, mengingat banyak di antara mereka telah menunggu lebih dari dua dekade untuk berangkat haji.
“Skema darurat tetap perlu disiapkan, namun yang utama adalah memastikan haji 1447H dapat berlangsung aman, damai, dan profesional, sekaligus menjadi hasil nyata dari diplomasi Indonesia dalam menghadirkan perdamaian,” pungkasnya. (**)
