Setiap peringatan Hari Kartini, kita kembali pada satu asumsi yang jarang diuji: bahwa kehadiran perempuan di ruang kekuasaan otomatis menghadirkan keberpihakan dan perubahan.
Padahal, realitas tidak sesederhana itu. Representasi saja tidak cukup. Seorang pemimpin perempuan bisa saja terjebak dalam pola lama yang sama, administratif, seremonial, dan jauh dari denyut masyarakat.Karena itu, yang relevan bukan sekadar “perempuan memimpin”, melainkan bagaimana ia memimpin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di level kecamatan, ruang yang sering dianggap kecil, justru terletak panggung paling konkret untuk menguji gagasan. Ketika seorang camat memilih berkantor dari kelurahan ke kelurahan, mendekatkan layanan, dan melihat langsung realitas warga, itu bukan sekadar inovasi teknis. Itu adalah pergeseran paradigma, dari kekuasaan yang menunggu dilayani menjadi kepemimpinan yang hadir dan bekerja di tengah masyarakat.
Namun, di titik ini pula skeptisisme harus tetap dijaga. Apakah pendekatan itu berkelanjutan atau hanya momentum sesaat? Apakah benar berdampak pada kualitas pelayanan, atau sekadar memperindah citra kepemimpinan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita tidak terjebak pada glorifikasi individu. Selama ini, kepemimpinan perempuan kerap dibingkai dalam stereotip: lebih empatik, lebih dekat dengan rakyat. Ini bisa benar, tetapi juga bisa menyesatkan. Empati tanpa ketegasan berisiko melahirkan stagnasi. Sebaliknya, ketegasan tanpa empati justru menciptakan jarak. Tantangan sesungguhnya adalah keseimbangan dan itu tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas dan integritas.
Jika ditarik ke semangat Raden Ajeng Kartini, perjuangannya tidak berhenti pada membuka akses perempuan ke ruang publik. Ia mendorong agar kehadiran itu membawa perubahan nyata.
Dalam konteks ini, kepemimpinan di Pattallassang menjadi menarik bukan karena dipimpin perempuan, tetapi karena ada upaya menggeser cara kerja birokrasi menjadi lebih dekat, responsif, dan manusiawi. Dialah Camat Pattalassang, Bansuhari Said.
Menurut Bansuhari, Hari Kartini seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar perayaan. Ukuran keberhasilan tidak lagi berhenti pada berapa banyak perempuan yang menduduki jabatan publik, melainkan sejauh mana mereka—bersama para pemimpin laki-laki—mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, Kartini tidak sedang memperjuangkan siapa yang memimpin. Ia memperjuangkan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan.
Dan pertanyaan itu masih relevan hingga hari ini: apakah semangat Kartini sudah hidup dalam praktik, atau masih berhenti sebagai seremoni?
