Oleh: Arifai Ilyas
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Kalimantan Utara
Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalimantan Utara
DI tengah perubahan lanskap geopolitik global yang semakin kompleks, isu kedaulatan ekonomi kembali menjadi diskursus strategis bagi Indonesia. Rivalitas ekonomi antara China dan Amerika Serikat tidak lagi sekadar persaingan dagang, melainkan telah berkembang menjadi kompetisi teknologi, rantai pasok global, investasi, hingga pengaruh politik ekonomi internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam situasi ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema klasik: memperoleh manfaat dari globalisasi tanpa terjebak dalam ketergantungan struktural pada kekuatan ekonomi besar.
Kedaulatan ekonomi bukan berarti isolasi atau anti-perdagangan internasional. Sebaliknya, ia menuntut kemampuan suatu bangsa untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri, mengelola sumber daya strategis secara mandiri, serta menjaga stabilitas nasional tanpa tekanan eksternal yang berlebihan.
Pertanyaannya kemudian: bagaimana Indonesia dapat berdikari di tengah dominasi dua raksasa ekonomi dunia tersebut?
Ketergantungan yang tak Terhindarkan
Realitas ekonomi menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat sangat kuat. China saat ini menjadi mitra dagang utama Indonesia, terutama sebagai pemasok barang modal dan bahan baku industri. Nilai impor Indonesia dari China mencapai sekitar 87,54 miliar dolar AS pada 2025, didominasi mesin, elektronik, dan bahan industri strategis.
Struktur ini menunjukkan bahwa industrialisasi nasional masih bergantung pada teknologi dan komponen produksi dari luar negeri.
Di sisi lain, Amerika Serikat tetap menjadi pasar ekspor penting sekaligus mitra teknologi dan investasi. Perjanjian perdagangan terbaru Indonesia–AS bahkan mencakup pengurangan tarif ribuan produk Indonesia serta kerja sama mineral kritis dan energi. Kesepakatan tersebut membuka peluang ekonomi, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru berupa keterikatan kebijakan perdagangan dan regulasi digital.
Ketergantungan ganda ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai “middle power economy” negara yang memiliki potensi besar tetapi masih berada dalam orbit sistem ekonomi global yang dikendalikan negara maju.
Risiko Geopolitik terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional
Persaingan China–Amerika Serikat telah menciptakan ketidakpastian global yang nyata. Perang tarif dan pembatasan perdagangan antara kedua negara menyebabkan perubahan besar dalam rantai pasok dunia. Bahkan perdagangan bilateral keduanya terus menurun akibat kebijakan tarif tinggi dan restriksi ekonomi.
Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dua risiko utama;
Pertama, risiko rantai pasok. Ketergantungan impor bahan baku dari satu negara membuat industri domestik rentan terhadap gangguan geopolitik. Ketika konflik dagang meningkat, biaya produksi dapat melonjak secara tiba-tiba.
Kedua, risiko tekanan kebijakan. Negara yang terlalu bergantung pada satu kekuatan ekonomi sering kali harus menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan kepentingan mitra tersebut, baik dalam standar teknologi, investasi, maupun regulasi perdagangan.
Kedaulatan ekonomi menjadi rapuh ketika pilihan kebijakan domestik dibatasi oleh kepentingan eksternal.
Politik Bebas-Aktif sebagai Fondasi Ekonomi Berdikari
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengusung prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Prinsip ini kini kembali relevan dalam konteks ekonomi global. Pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa hubungan dengan China dan Amerika Serikat harus bersifat seimbang, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu kekuatan.
Pendekatan ini sebenarnya merupakan strategi ekonomi, bukan sekadar diplomasi. Dengan menjaga keseimbangan hubungan, Indonesia memperoleh ruang negosiasi yang lebih luas untuk menarik investasi, membuka pasar ekspor, dan menghindari tekanan geopolitik.
Namun, keseimbangan diplomatik saja tidak cukup. Kedaulatan ekonomi membutuhkan transformasi struktural di dalam negeri.
Strategi Berdikari: Lima Pilar Kedaulatan Ekonomi
1. Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional
Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Ketergantungan ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dinikmati negara lain. Hilirisasi sumber daya alam-nikel, bauksit, tembaga, hingga sawit harus menjadi strategi utama.
Hilirisasi bukan hanya soal larangan ekspor bahan mentah, tetapi pembangunan ekosistem industri domestik: riset, teknologi, manufaktur, dan tenaga kerja terampil. Dengan memperkuat industri dalam negeri, ketergantungan impor mesin dan komponen secara bertahap dapat dikurangi.
2. Diversifikasi Pasar Ekspor
Ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu menciptakan kerentanan ekonomi. Ketika tarif meningkat atau konflik politik terjadi, ekspor nasional langsung terdampak.
Diversifikasi pasar ke Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin menjadi strategi penting. Upaya pemerintah membuka perjanjian perdagangan baru menunjukkan kesadaran bahwa stabilitas ekonomi membutuhkan banyak mitra, bukan satu pusat gravitasi ekonomi. Diversifikasi berarti memperluas pilihan, bukan memutus hubungan.
3. Kemandirian Teknologi dan Digital
Dominasi ekonomi modern tidak lagi berbasis sumber daya alam semata, tetapi teknologi. Amerika Serikat unggul dalam inovasi digital dan kecerdasan buatan, sementara China mendominasi manufaktur teknologi dan infrastruktur digital. Jika Indonesia hanya menjadi pasar teknologi, maka ketergantungan jangka panjang tidak terhindarkan.
Kedaulatan ekonomi abad ke-21 mensyaratkan:
• Penguatan industri semikonduktor dan elektronik,
• Pengembangan pusat data nasional,
• Investasi riset perguruan tinggi–industri,
• Serta perlindungan data nasional sebagai aset strategis.
Tanpa kemandirian teknologi, pertumbuhan ekonomi hanya bersifat konsumtif.
4. Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal
Globalisasi sering membuat ekonomi nasional terlalu bertumpu pada perusahaan besar dan investasi asing. Padahal, ketahanan ekonomi sejati terletak pada ekonomi domestik yang kuat.
UMKM Indonesia terbukti menjadi penyangga ekonomi saat krisis. Penguatan rantai pasok lokal, digitalisasi UMKM, dan integrasi dengan industri nasional dapat mengurangi ketergantungan impor barang konsumsi.
Model klaster produksi lokal seperti industri mebel Jepara menunjukkan bahwa ekonomi berbasis komunitas mampu bertahan menghadapi tekanan global jika memiliki jaringan sosial dan produksi yang kuat.
5. Reformasi Struktur Investasi
Investasi asing penting, tetapi harus bersifat strategis, bukan eksploitatif. Indonesia perlu mengarahkan investasi pada transfer teknologi, penciptaan industri domestik, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Data investasi menunjukkan sektor logam dasar dan pertambangan menjadi tujuan utama investasi asing. Tantangannya adalah memastikan investasi tersebut menghasilkan industrial upgrading, bukan sekadar ekstraksi sumber daya.
Kedaulatan ekonomi berarti Indonesia menjadi produsen nilai tambah, bukan hanya lokasi produksi murah.
Momentum De-Globalisasi: Peluang bagi Indonesia
Tren global saat ini menunjukkan pergeseran dari globalisasi ekstrem menuju regionalisasi ekonomi. Banyak negara mulai mengurangi ketergantungan rantai pasok tunggal dan mencari mitra alternatif.
Fenomena ini justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat manufaktur baru di Asia Tenggara. Ketika perusahaan global merelokasi produksi akibat konflik dagang, Indonesia dapat menarik investasi berbasis diversifikasi rantai pasok. Namun peluang hanya dapat dimanfaatkan jika reformasi birokrasi, infrastruktur, dan kualitas SDM berjalan simultan.
Berdikari Tanpa Anti-Globalisasi
Sering kali konsep berdikari disalahartikan sebagai proteksionisme ekstrem. Padahal sejarah menunjukkan bahwa negara maju sekalipun tidak pernah benar-benar mandiri secara absolut. Berdikari yang relevan bagi Indonesia adalah interdependensi strategis berinteraksi secara global tetapi dengan posisi tawar yang kuat.
Indonesia tetap membutuhkan China sebagai mitra industri dan Amerika Serikat sebagai mitra teknologi dan pasar. Yang harus dihindari bukan hubungan ekonomi, melainkan ketergantungan yang tidak seimbang.
Menuju Kedaulatan Ekonomi 2045
Menuju Indonesia Emas 2045, tantangan terbesar bukan lagi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi kualitas kemandirian ekonomi nasional. Pertumbuhan tanpa kedaulatan hanya menghasilkan kemakmuran semu yang rentan terhadap krisis global. Kedaulatan ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh tiga faktor utama:
1. Kemampuan menciptakan nilai tambah domestik,
2. Diversifikasi kemitraan global,
3. Penguasaan teknologi strategis.
Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, Indonesia tidak perlu memilih antara China atau Amerika Serikat. Indonesia justru dapat menjadi poros ekonomi independen yang mampu bekerja sama dengan semua pihak tanpa kehilangan arah pembangunan nasionalnya.
Harapan
Menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah dominasi China dan Amerika Serikat bukanlah tugas mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang mampu berdikari bukanlah bangsa yang menutup diri, melainkan bangsa yang memahami kepentingannya sendiri dan berani menegosiasikannya di panggung global.
Indonesia memiliki semua prasyarat: sumber daya alam melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik strategis, serta pasar domestik besar. Tantangan sesungguhnya bukan pada kekuatan eksternal, melainkan pada konsistensi strategi nasional.
Di era rivalitas global, pilihan terbaik bagi Indonesia bukan berpihak, tetapi memperkuat diri. Sebab kedaulatan ekonomi sejati lahir ketika suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh siapa mitra dagangnya, melainkan oleh kekuatan
ekonominya sendiri.
