MAKASSAR, UJUNGJARI— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PPP, Meinsani Kecca, menggelar Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2025/2026 di titik pertama yang berlangsung di Jalan Sipala Raya RT 01 RW 01, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (19/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan, mulai dari persoalan perpindahan BPJS Kesehatan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS), kendala domisili pada proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), perbaikan paving block, tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan BTP, hingga kebutuhan fasilitas lingkungan seperti gardu penampungan sampah, kursi, dan tenda warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Anggota Komisi D DPRD Makassar menegaskan dirinya akan berupaya mengawal setiap persoalan yang disampaikan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Persoalan BPJS yang tidak aktif akan kita bantu komunikasikan ke Dinas Sosial. Saya juga minta warga rutin mengecek status kepesertaannya setiap beberapa bulan. Untuk kendala SPMB, nanti kita cek langsung jika memang ada masalah pada sistem domisili atau aplikasi,” ujarnya.
Legislator Fraksi PPP Makassar ini juga menyoroti usulan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti paving block, drainase, dan penerangan jalan yang menurutnya akan dipetakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Nanti kita lihat mana yang paling mendesak untuk segera ditangani. Titik lampu jalan, drainase yang perlu dikeruk, termasuk paving block akan kita data dan perjuangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Lurah Katimbang, Muhammad Syarief, menjelaskan bahwa kenaikan PBB disesuaikan dengan nilai per meter bangunan dan kondisi lahan di wilayah masing-masing.
“Kalau ada warga yang merasa nilai PBB-nya terlalu tinggi dibanding tanah di sekitarnya, bisa dilakukan pengecekan ulang sesuai syarat yang berlaku. Untuk masyarakat kurang mampu juga bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu sebagai bahan pertimbangan,” jelasnya.
Reses tersebut berlangsung dialogis dengan antusiasme warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan lingkungan kepada legislator. (*)
