JAKARTA, UJUNGJARI.COM – Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dinilai tidak hanya menjadi capaian penting dalam aspek pelayanan jemaah, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Indonesia sekaligus anggota Amirul Hajj 1447 H/2026 M, Heri Hermansyah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, debut perdana Kemenhaj dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia.
Ia mengaku menyaksikan langsung bagaimana seluruh unsur penyelenggara bekerja dengan dedikasi tinggi di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah yang juga menjabat sebagai Amirul Hajj.
Sikap responsif, simpatik, dan solutif para petugas haji di lapangan dinilai menjadi salah satu faktor utama keberhasilan penyelenggaraan tahun ini.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, berbagai indikator penting seperti layanan kesehatan, logistik, transportasi, hingga pemondokan berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang lebih terukur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah inovasi juga dinilai memberikan dampak positif, mulai dari penyederhanaan tata kelola layanan melalui sistem syarikah, penguatan pemeriksaan kesehatan berbasis istitha’ah sejak di Tanah Air, hingga peningkatan kenyamanan akomodasi dan ketepatan jadwal layanan.
“Jemaah merasakan pelayanan yang jauh lebih tertata. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri sekaligus diapresiasi,” ujar Heri dalam keterangannya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan operasional tersebut tidak boleh menjadi tujuan akhir. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini untuk membangun visi yang lebih besar, yakni menjadikan sektor haji dan umrah sebagai penggerak ekonomi nasional.
Selama ini, kata Heri, pengelolaan haji cenderung berfokus pada penyelenggaraan perjalanan dan pelayanan jemaah.
Ke depan, Indonesia perlu mulai menata ekosistem bisnis dan tata niaga haji yang mampu memastikan perputaran dana besar dari sektor tersebut memberikan manfaat ekonomi yang kembali mengalir ke dalam negeri.
Ia menilai sektor haji dan umrah memiliki potensi bisnis yang sangat menjanjikan karena didukung pasar yang kuat dan berkelanjutan. Pada 2026, Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah, sementara jumlah jemaah umrah setiap tahun mencapai lebih dari dua juta orang.
“Permintaan ini bersifat berulang, terukur, dan loyal. Ini merupakan captive market yang sangat kuat dan jarang dimiliki sektor lainnya,” jelasnya.
Untuk itu, Heri mendorong pemerintah melakukan investasi strategis di berbagai sektor pendukung, mulai dari fasilitas kesehatan, transportasi terintegrasi, perhotelan, hingga penyediaan layanan konsumsi seperti dapur fresh meal dan makanan siap saji atau Ready to Eat (RTE).
Menurutnya, penguasaan ekosistem pendukung tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengendalikan dan menyelesaikan berbagai persoalan layanan secara cepat dan tepat tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak eksternal.
Sebagai akademisi, Heri menilai transformasi besar tersebut membutuhkan dukungan riset, data yang kuat, serta sumber daya manusia yang kompeten.
Karena itu, perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi yang besar dalam mendukung pengembangan ekosistem haji nasional.
“Sukses debut Kemenhaj 2026 telah membuktikan bahwa Indonesia mampu memberikan pelayanan haji yang semakin baik. Kini saatnya keberhasilan itu menjadi fondasi untuk membangun ekosistem haji yang lebih mandiri, berdaya saing, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian bangsa,” pungkasnya. (**)
