MALILI,UJUNGJARI.COM–Keberhasilan pemerintah kabupaten Luwu Timur meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 14 kali berturut-turut mendapat perhatian dan apresiasi dari DPRD.
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya terkait pertanggungjawaban APBD 2025 menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Bangkit Revormansyah menyampaikan sejumlah catatan strategis. Salah satunya terkait realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,94 triliun atau 91,39 persen dari target Rp2,12 triliun.
Bangkit mengatakan pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah pengelola pendapatan, diminta lebih serius mengoptimalkan potensi penerimaan daerah agar target pendapatan dapat
tercapai secara maksimal.
Selain itu, Fraksi Golkar mencermati adanya surplus anggaran sekitar Rp36,4 miliar dengan isa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp21,6 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar pemanfaatan anggaran pada tahun berikutnya lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar, terutama bagi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Di akhir pandangannya, Bangkit Revormansyah menegaskan bahwa Fraksi Golkar menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut.
