JAKARTA,UJUNGJARI.COM–Perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (12/7/2026) kemarin berlangsung meriah. Presiden Prabowo, Menteri Koperasi Ferry Juliantono hingga Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi turut hadir.
Selain Presiden dan Menteri Koperasi, sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga negara juga hadir. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung, Burhanuddin ST juga hadir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah juga hadir. Tidak terkecuali Ketua Dekopin Sulsel, Dr Aldin Bulen, SH, MH.
Aldin secara khusus mengapresiasi penyelenggaraan Harkopnas yang berlangsung semarak. Ia mengatakan tema Harkopnas: sinergi, kolaborasi, dan soliditas sangat relevan dengan kondisi perkoperasian di Indonesia saat ini.
“Sinergi, kolaborasi, dan soliditas merupakan kunci utama untuk mendorong dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong-royong,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi dalam sambutannya mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto, di mana untuk pertama kalinya setelah hampir tiga dekade dikesampingkan, gerakan koperasi kembali mendapat perhatian dan menjadi program prioritas ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat seluruh kekuatan ekonomi nasional.
“Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi. Kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated,” ucap Presiden Prabowo.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni ekonomi yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.
Kepala Negara pun menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus kembali berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.
“Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi di mana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan,” ucap Presiden.
