TAKALAR, UJUNGJARI–Pemerintah Daerah Takalar (Pemkab) telah melaksanakan pembayaran Tunjangan Tambahan Pegawai Negeri Sipil (PPH) untuk pegawai negeri sipil (ASN) di 27 organisasi daerah (OPD). Pembayaran tersebut mencakup periode April, Mei, dan Juni 2026 yang telah dilikuidasi hingga 14 Oktober 2026.
Sekretaris Distrik (Sekda) Kabupaten Takalar, Achmad Rivai, mengatakan bahwa pelunasan TPP terus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Hingga Rabu (14/10/2026), total 27 OPD telah menerima pembayaran untuk tiga bulan.
Menurut Rivai, realisasi pembayaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak keuangan ASN. “Hingga hari ini, TPP untuk periode April sampai Juni telah dicairkan ke 27 OPD di Pemerintah Kabupaten Takalar,” katanya, Rabu (14/10/2026).
Rivai menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar terus mendorong agar proses likuidasi berjalan lancar sehingga tidak menghambat pemenuhan kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa kelancaran pembayaran TPP membutuhkan dukungan administratif dan koordinasi antar instansi daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa semua tahapan pencairan dana dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. “Kami terus berupaya agar kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi dengan baik, karena kinerja yang baik juga harus didukung oleh kesejahteraan yang memadai,” ujarnya.
Rivai berharap bahwa penghapusan TPP dapat menjadi salah satu motivasi bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas dalam menjalankan tugas. Alasannya adalah pemberian TPP tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak-hak pejabat, tetapi juga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi.
Pemerintah Distrik Takalar juga mendorong seluruh jajaran ASN untuk menggunakan dukungan kesejahteraan sebagai insentif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelonggaran TPP untuk 27 OPD, pemerintah daerah berharap pemenuhan hak-hak aparat berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. (*)
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

