JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), Kota Makassar sukses meraih predikat Terbaik I kategori kota pada ajang SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian kegiatan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Prestasi ini menjadi bukti bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan Pemkot Makassar mampu bersaing sekaligus menjadi salah satu praktik terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Munafri yang akrab disapa Appi mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Lontara+.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebatas keberhasilan menghadirkan sebuah aplikasi. Lebih dari itu, pengakuan nasional ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Appi menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai respons terhadap persoalan pelayanan publik yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi.
Salah satu tantangan yang dihadapi saat itu adalah banyaknya aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan Pemkot Makassar. Tercatat sekitar 300 aplikasi berjalan sendiri-sendiri sehingga integrasi data dan pelayanan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) belum maksimal.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota membangun sebuah platform terpadu yang mampu menyatukan berbagai layanan dalam satu pintu. Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses kebutuhan administrasi, memperoleh informasi pemerintahan hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus menggunakan banyak aplikasi berbeda.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ kini juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta mempercepat penanganan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Dampaknya mulai terlihat dari tingginya pemanfaatan platform tersebut. Hingga saat ini, Lontara+ telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total aktivasi aplikasi melampaui 3,9 juta.
Tidak hanya itu, platform tersebut juga telah menampung lebih dari 20 ribu pengaduan warga. Sebanyak 18.819 laporan di antaranya berhasil dituntaskan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan fungsi Lontara+ yang semakin berkembang. Aplikasi ini bukan sekadar saluran administrasi digital, tetapi juga menjadi ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan sekaligus memantau tindak lanjut pemerintah.
Penguatan ekosistem layanan terus dilakukan sepanjang 2026. Sejumlah fitur strategis telah diintegrasikan, mulai dari layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga administrasi kependudukan melalui Dukcapil.
Integrasi sektor pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari pengembangan platform tersebut.
Appi menegaskan, penambahan fitur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem dan efektivitas layanan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkot Makassar turut memperkuat fondasi inovasi dengan membangun kolaborasi bersama seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi hingga masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi serta evaluasi secara berkelanjutan.
Penguatan ekosistem ini menjadi bagian dari tujuh program strategis Pemkot Makassar untuk memastikan transformasi digital berlangsung secara terarah, terukur dan berkesinambungan.
Bagi Appi, penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat inovasi bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya fitur maupun tingginya angka pengguna, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu menjawab persoalan warga dan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, Makassar juga berhasil masuk lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026. Proses penilaian dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan hingga presentasi di hadapan dewan juri.
Rentetan capaian tersebut semakin memperkuat posisi Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. (rhm)

