ANKARA,UJUNGJARI.COM— Pengalaman Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Aceh menjadi rujukan utama dalam konferensi internasional bertajuk “In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East” yang digelar di Ankara, Turki, 8–9 November 2026.
Konferensi kerja sama Universitas Oxford dan Center for Middle Eastern Studies (ORSAM) Turki ini dihadiri sekitar 200 pakar, diplomat, dan praktisi perdamaian dunia. Forum tersebut difokuskan untuk mendukung ikhtiar Pemerintah Turki dalam membangun rekonsiliasi dengan kelompok perlawanan Kurdi di Suriah, Irak, dan Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir sebagai pembicara kunci, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) membagikan pelajaran berharga dari keberhasilan Perjanjian Helsinki yang mengubah konflik bersenjata berkepanjangan di Aceh menjadi kedamaian yang berkelanjutan.
Dalam paparannya pada sesi pembahasan model resolusi konflik, Senin (9/11/2026), JK menegaskan bahwa negara harus berani menurunkan ego dan mengambil inisiatif negosiasi untuk menghentikan konflik vertikal maupun horizontal.
“Apa pun bentuk energinya, negara harus terlibat dan mengambil inisiatif bernegosiasi damai. Pemerintah harus menurunkan ego dan mendekati pihak-pihak yang bertikai,” ujar JK di hadapan para delegasi, yang juga diisi oleh Direktur Akademi Intelijen Negara Turki Prof. Talha Kose dan penasihat perdamaian Afrika Selatan Muhammad Bhabha.
JK menjelaskan bahwa kunci penyelesaian konflik terletak pada pemahaman atas akar masalah. Konflik Aceh, tegasnya, bukan dipicu oleh isu agama atau keinginan mendirikan negara Islam, melainkan ketidakadilan ekonomi akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berimbang.
“Itulah sebabnya, dalam perjanjian damai disepakati bahwa Aceh memperoleh 70 persen bagi hasil,” kata inisiator Perundingan Damai Helsinki tersebut.
Rangkaian konferensi diawali pada Minggu (8/11/2026) malam melalui pemutaran film dokumenter proses perdamaian Aceh. Pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan JK bersama Ketua Tim Juru Runding Pemerintah RI Hamid Awaludin serta Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal selaku produser eksekutif film tersebut.
Melalui konferensi ini, model penyelesaian konflik Aceh diharapkan dapat memberikan inspirasi nyata bagi Turki dan kawasan Timur Tengah dalam merumuskan kontrak sosial baru yang inklusif serta berkelanjutan.
