MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — PT Hadji Kalla memenangkan perkara perdata sengketa lahan seluas kurang lebih 16 hektare melawan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan PT GMTD tidak dapat diterima melalui putusan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemenangan tersebut menjadi babak penting dalam sengketa kepemilikan lahan yang berlokasi di depan kawasan Trans Kalla Makassar. Setelah menjalani proses persidangan selama kurang lebih 11 bulan, majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan pihak PT Hadji Kalla.

Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla mengungkapkan, terdapat dua persoalan mendasar dalam gugatan PT GMTD yang menjadi pertimbangan pengadilan. Yakni, gugatan dinilai kabur atau obscuur libel serta adanya kekurangan pihak dalam perkara tersebut.

Managing Partner Law Associate sekaligus kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menjelaskan, ketidaksesuaian batas dan letak objek tanah yang digugat menjadi salah satu persoalan utama dalam persidangan.

Menurutnya, batas tanah yang dicantumkan PT GMTD dalam gugatan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Perbedaan tersebut, khususnya ditemukan pada bagian timur objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat.

“Antara gugatan yang ditunjukkan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda, khususnya pada batas sebelah timurnya,” jelas Hasman dalam konferensi pers, Kamis (19/11).

Selain persoalan batas lahan, tim kuasa hukum juga mempersoalkan riwayat perolehan tanah yang menjadi dasar klaim PT GMTD.

Hasman memaparkan, PT Hadji Kalla memiliki alas hak yang berasal dari Persil 20, yang diperoleh dari Andi Ijo Karaeng Lalolang. Sementara dokumen yang digunakan pihak GMTD disebut bersumber dari Persil 40 atas nama Buntak Kareng Mandalle.

Perbedaan tersebut, kata dia, terungkap melalui pemeriksaan dokumen administrasi pertanahan, termasuk buku C yang tersimpan di kantor kecamatan.

Bahkan, Sekretaris Camat turut dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait data administrasi tersebut. Dari keterangan yang disampaikan, data Persil 40 yang menjadi dasar dokumen pihak GMTD disebut tidak ditemukan dalam pencatatan di kantor kecamatan.

“Kita hadirkan letter C, buku C yang ada di kecamatan dan Pak Sekcam sendiri memberikan keterangan di persidangan. Data Persil 40 itu tidak ada atau tidak terdaftar,” ungkapnya.

Atas temuan tersebut, pihak PT Hadji Kalla menduga terdapat persoalan dalam penggunaan dokumen yang menjadi dasar transaksi tanah oleh pihak GMTD. Mereka pun tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan untuk menguji dugaan tersebut melalui proses pidana.

Hasman menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan manajemen PT Hadji Kalla sebelum melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan surat palsu.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari Hadji Kalla, kemudian melakukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD,” ujarnya.

Meski telah memenangkan perkara di tingkat pertama, PT Hadji Kalla masih menunggu kemungkinan langkah hukum yang akan ditempuh pihak GMTD.

Hasman menjelaskan, pihak penggugat memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak ada upaya hukum dalam tenggat tersebut, putusan dapat berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Tim Advisor Kalla Group, Prof Hamid Awaluddin, mengungkapkan bahwa riwayat penguasaan tanah oleh Kalla Group telah berlangsung sejak lama. Bahkan, pada 1996, Kalla Group telah menerima sertifikat atas lahan tersebut.

Hamid juga mengungkapkan, sebelum munculnya persoalan hukum, James Riady pernah menyampaikan surat resmi kepada Kalla Group untuk menawarkan pembelian tanah yang telah bersertifikat tersebut. Namun, tawaran itu ditolak.

Tidak berhenti di situ, Hamid menyebut, pernah ada pula tawaran kerja sama atas lahan tersebut yang kembali tidak disepakati Kalla Group.

Namun, pada 1997, pihaknya justru mengetahui adanya akta jual beli (AJB) atas tanah yang sebelumnya pernah ditawarkan untuk dibeli tersebut.

“Ketika Kalla Group memegang sertifikat, James Riady menyurat resmi ingin membeli tanah itu. Ditolak. Kemudian mengirim utusan untuk menawarkan kerja sama, juga ditolak. Lalu pada 1997 tiba-tiba ada AJB atas tanah yang mau dibeli tadi,” tutur Hamid.

Ia menegaskan, penguasaan Kalla Group terhadap lahan tersebut tidak hanya didasarkan pada dokumen kepemilikan secara formal, tetapi juga aktivitas penguasaan fisik yang telah dilakukan sejak lama.

Menurut Hamid, pihaknya telah menempatkan penjaga lahan dan memasang papan pemberitahuan kepemilikan sejak awal. Bahkan, pembayaran upah penjaga disebut memiliki bukti berupa kuitansi bulanan.

Hamid menegaskan, Kalla Group selama ini berupaya menghindari konflik fisik dalam mempertahankan hak atas tanah tersebut. Namun, perusahaan tetap akan mengambil langkah hukum apabila ada pihak yang berupaya menguasai lahan yang mereka klaim sebagai miliknya.

“Kami selalu berusaha menghindari konflik fisik. Tetapi kalau ada pihak yang mau menduduki tanah kami, tentu kami punya hak untuk membela milik kami,” tegasnya.

Dia melanjutkan, jika pihak GMTD mengajukan upaya hukum, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan siap kembali menghadapi proses hukum.

“Kami tidak mundur sedikit pun. Apa pun bentuk langkah hukum yang dilakukan, kami siap melayani dan mempertahankan hak PT Hadji Kalla,” tegas Prof Hamid.

Di sisi lain, kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Hendropriyono & Associates Jakarta, Imam Mansuri, menyatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim yang telah memeriksa perkara tersebut.

Ia menjelaskan, putusan niet ontvankelijke verklaard atau NO merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan formil dalam gugatan, dalam perkara ini terkait kekurangan pihak dan ketidakjelasan objek sengketa.

Menurut Imam, rangkaian riwayat kepemilikan tanah yang disampaikan pihak penggugat juga dinilai tidak memiliki keterhubungan yang memadai dengan objek yang disengketakan.

“Kami menghargai dan menghormati putusan hakim. Ini menjadi bagian dari penegakan hukum bahwa gugatan harus didasarkan pada bukti dan kejelasan hak yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dengan putusan tersebut, sengketa lahan sekitar 16 hektare ini memasuki babak baru. Selain menunggu kepastian hukum atas putusan perdata, PT Hadji Kalla juga membuka kemungkinan menempuh jalur pidana terkait dugaan penggunaan dokumen yang dipersoalkan dalam persidangan. (rhm)