ikut bergabung

Kadisdik Gowa Minta Kemendikbud Lebih Bijak Tentukan Regulasi Dapodik Jumlah Siswa 

Dr Salam

Sulsel

Kadisdik Gowa Minta Kemendikbud Lebih Bijak Tentukan Regulasi Dapodik Jumlah Siswa 

GOWA, UJUNGJARI.COM — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berakhir, khususnya untuk tingkatan SMP. Meski telah usai namun sejumlah sekolah lanjutan pertama yang menerapkan sistem zonasi pada PPDB kemarin masih saja menyisakan masalah.

Sejumlah calon siswa SMP yang bermukim di Kabupaten Gowa banyak yang tidak terekrut meski jarak rumahnya dekat dengan sekolah yang didaftari.

Fenomena ini sempat membuat riak di kalangan masyarakat atau orangtua calon siswa saat PPDB berlangsung.

Kadis Pendididikan (Disdik) Kabupaten Gowa, Dr Salam yang dimintai penjelasannya, Senin (22/7/2019) terkait keluhan-keluhan masyarakat saat PPDB SMP berlangsung, mengakui kalau sebenarnya sistim zonasi ini belum bisa diterapkan secara menyeluruh. Mengingat setiap provinsi, kabupaten dan kota memiliki letak geografis yang berbeda satu sama lain.

“Selain itu faktor ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pengajar maupun kelengkapan penunjang pendidikan lainnya juga berbeda satu sama lain,” kata Salam.

Ia mengatakan, penerapan sistim zonasi pada hakikatnya bukan untuk menyeleksi lulus atau masuk tidaknya seorang siswa bersekolah pada satuan sekolah yang diinginkannya, namun sistim zonasi ini hanya untuk mengetahui jarak dari rumah ke sekolah.

“Nah ini yang mesti dipahami oleh para kepala sekolah. Oleh karena itu saya berharap para kepala sekolah tidak kaku dalam memahami apalagi menerapkan sistim zonasi itu karena sistim tersebut sekali lagi bukan penentuan lulus tidaknya anak itu masuk ke sekolah di mana ia mendaftar,” tandas Kadisdik Gowa yang juga dosen bahasa dan sastra Universitas Negeri Makassar ini.

Menurut Salam, jika ada anak yang tidak lulus hanya karena terbentur pada sistim zonasi maka sesungguhnya itu melanggar Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dimana dalam undang-undang dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara.

“Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang notabenenya adalah warga negara RI. Bahkan bukan hanya layanan pendidikan yang wajib diberikan oleh pemerintah namun juga termasuk pembiayaannya,” katanya.

Kendati sistim zonasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kuotanya mencapai 85 persen oleh semua satuan pendidikan yang ada (SMP dan SMA) namun kata Salam, sistim ini tetap menyisakan polemik dan bahkan sorotan tajam dari hampir semua kalangan masyarakat yang ada.

“Kalau kita di Gowa jumlah pendaftar di setiap sekolah (SMP dan SMA) berbeda-beda. Di Sungguminasa misalnya, dari empat SMP yang ada jumlah pendaftarnya sangat banyak sementara daya tampung terbatas terlebih lagi ada regulasi dari pemerintah pusat yang membatasi 32 siswa per kelas dengan jumlah rombongan belajar (rombel) juga maksimal 11 kelas yang bisa dibuka. Nah disinilah peran zonasi dibutuhkan tapi bukan berarti zonasi menjadi penentu kelulusan,” pungkasnya.

Salam pun menyebutkan, ada 25 ribu jumlah murid SD yang tamat tahun ini. Sementara daya tampung dari 109 SMP negeri dan swasta termasuk sekolah satu atap (Satap) yang ada di Gowa mencapai 25 ribu orang. Namun karena penyebaran siswa ini tidak merata di semua kecamatan yang ada di Gowa maka terkesan daya tampung tidak tercukupi.

Salam berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bisa lebih bijak lagi dalam menetapkan regulasi dapodik penentuan jumlah siswa per kelasnya dan rombelnya.

“Bagi sekolah yang memenuhi syarat seperti ketersediaan ruang belajar, guru dan fasilitas belajar mengajar lainnya mungkin bisa dibebaskan dari regulasi itu sebagai salah satu solusi untuk menjawab persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” tandas Salam. (saribulan)

Komentar Anda

www.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa PPOB dll
Comments

Berita lainnya Sulsel

To Top