ikut bergabung

ASN Bulukumba Diwarning Sanksi Berat Jika Dukung Balon Bupati

Muh Irfan

Sulsel

ASN Bulukumba Diwarning Sanksi Berat Jika Dukung Balon Bupati

BULUKUMBA, UJUNGJARI – Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) disinyalir menyatakan dukungan secara terbuka ke salah satu bakal calon Bupati Bulukumba.

Pernyataan dukungan oknum ASN ke bakal calon tersebut disampaikan melalui situs berita online yang tersebar di media sosial beberapa waktu yang lalu.

Seperti yang dilansir oleh situs berita online tersebut oknum PNS yang juga sebagai Ketua Komunitas Ganjennge ini bertekad menjadi garda terdepan untuk memenangkan salah satu bakal calon Bupati Bulukumba.

Dalam situs online tersebut oknum ASN menyatakan komitmen akan berusaha memenangkan bakal calon bupayi di Desa Tanah Harapan dan terkhusus di Kecamatan Rilau Ale.

Sekaitan pernyataan dukungan ASN tersebut, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba Muh Irfan mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dengan adanya oknum ASN yang disinyalir menyatakan dukungan secara terbuka ke bakal calon bupati.

Irfan menyampaikan pihaknya akan bersurat ke instansi tempat oknum ASN tersebut bekerja dan juga melayangkan surat panggilan ke oknum yang bersangkutan.

“Hari ini kami akan bersurat ke yang bersangkutan. Termasuk juga instansinya, kami akan memanggil untuk dimintai keterangannya,” kata Irfan, Selasa (13/1/2020).

Irfan mengatakan, jika oknum ASN tersebut terbukti menyatakan dukungannya ke bakal calon bupati maka hal tersebut melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara.

” Kalau terbukti melanggar tentu akan dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku,” tambah Irfan.

Terpisah Kepala BKPSDM Andi Ade Aryadi menjelaskan, berdasarkan surat edaran Kemenpan terkait netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), jika terbukti tidak netral sebagai ASN dalam perhelatan Pilkada maka ASN tersebut langsung dikenakan sanksi minimal sanksi sedang.

” Kalau seperti kasus sebelumnya yang terkait netralitas ASN paling rendah sanksinya adalah sanksi sedang, seperti penahanan gaji, penurunan pangkat dan lain sebagainya,” kata Ade Aryadi di ruang kerjanya seraya menyebutkan jika ASN yang dimaksud adalah berada di lingkup kantor Bappeda.(amin)

Komentar Anda

Channel
Comments

Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top