MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama di kota Makassar, harus dijadikan pembelajaran dan bahan evaluasi bagi pemerintah kota Makassar.
Sebab dalam penerapan PSBB, tak sedikit persoalan baru yang muncul akibat rancuhnya penegakan aturan PSBB yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
H Kurdass (60) warga Makassar menilai bahwa, pemberlakuan PSBB tahap pertama di kota Makassar sangat jauh dari harapan, bahkan bisa dikatakan gagal. Bagaimana tidak, dalam menegakkan aturan PSBB, justru kerap menimbulkan masalah baru dan menambah keresahan di masyarakat.
Itu karena regulasi atau aturan PSBB tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Hal itu diperparah lagi dengan arogansi oknum aparat penegak aturan PSBB, yang justru menambah kekacauan di masyarakat.
Seperti misalnya kasus pemukulan jukir di depan salah satu toko ATK di Jalan Sam Ratulangi, Makassar, beberapa waktu lalu. Oknum Anggota Satpol PP memukul seorang jukir, setelah terlibat adu mulut terkait penerapan aturan PSBB. Video kasus pemukulan itu pun sempat viral di media sosial.
Dibeberapa tempat lainnya di Makassar, juga banyak terjadi polemik antara aparat penegak aturan PSBB dengan masyarakat. Termasuk ribut-ribut soal pendistribusian sembako yang tidak jelas. Semua itu terjadi karena masyarakat belum siap betul menghadapi PSBB.
“Susah memang, aturan PSBB tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat. Mestinya Walikota Makassar bertindak tegas, dan membekali semua tim dan anggotanya dengan regulasi PSBB yang jelas. Supaya tidak tumpang tindih di masyarakat. Kalau begini masyarakat yang dirugikan. Ini bukan lagi mengatasi virus korona, tetapi membuat masalah baru di masyarakat,” pungkasnya.
“Jadi untuk pemberlakuan PSBB jilid dua ini, Pemkot Makassar harus lebih siap, agar tidak terulang lagi kasus atau persoalan yang sama ketika SPBB tahap pertama,” ketus H Dass sapaan akrabnya. (drw)
