BULUKUMBA, UJUNGJARI.COM — Aliansi Masyarakat Desa Anrihua kembali menyuarakan aspirasinya lantaran menganggap pemerintah di desanya tidak adil dan tidak transparan dalam mengelola anggaran penanganan covid-19.
Aksi lanjutan ini mereka gelar di kantor DPRD Bulukumba, Jumat (5/6/2020) siang, lantaran mereka tidak terima hasil mediasi di kantor Camat Kindang pada Selasa (2/6/2020) lalu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Almuhajir, koordinator aksi Pemuda Anrihua mengatakan, Camat Kindang selaku pemerintah tidak pro terhadap masyarakat lantaran dinilainya camat tidak bertindak sebagai penengah dan hanya berpihak Kepala Desa Anrihua selaku pelaksana pengguna ADD (alokasi dana desa) yang mengeluarkan dana BLT desa.
” Kita tidak terima mediasi tersebut karena tidak sesuai harapan kami. Harusnya pemerintah kecamatan menjadi penengah, bukan malah pro ke pemerintah desa yang bagi kami tidak transparan dalam penggunaan dana desa untuk covid. Salah satu bukti ketidaktransparanan pemerintah desa adalah saat menyerahkan dana BLT desa ke penerima dengan jumlah tidak sesuai aturan. Dana yang diterima warga hanya Rp 500 ribu padahal harusnya Rp 600 ribu,” kata Almuhajir di sela aksi unjukrasa di depan kantor DPRD Bulukumba.
Hal senada dikatakan Asrul yang juga pemuda Desa Anrihua. Asrul menganggap bahwa di Desa Anrihua hampir tidak ada lagi keadilan, dia juga meminta wakil rakyat yang berkantor di DPRD Bulukumba untuk dapat melihat masyarakat Anrihua yang terkesan mendapat ketidakadilan pemerintah desa.
” Hari ini kami hadir disini menemui wakil rakyat kami untuk menuntut keadilan, khususnya di desa kami, Desa Anrihua,” kata Asrul dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, turut dihadiri sekelompok emak-emak dan ikut angkat bicara menggunakan pengeras suara. Perwakilan emak-emak itu menyampaikan, bahwa dirinya termasuk penerima BLT hanya saja yang ia terima hanya sebesar Rp 500 ribu dari Rp 600 ribu. Artinya kurang Rp 100 ribu.
Sementara itu, Andi Hamzah Pangki Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bulukumba saat menerima perwakilan pemuda dan masyarakat Desa Anrihua mengatakan sebagai pimpinan dewan Ia akan tindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.
” Kami akan melakukan rapat dengar pendapat dan mengundang pihak Inspektorat, Dinas PMD, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat Kindang dan perwakilan masyarakat Anrihua. Saya atas nama Ketua Fraksi Partai Golkar siap mundur jadi ketua fraksi jika tidak saya tindaklanjuti ini persoalan ini,” kata Andi Hamzah Pangki dihadapan pengunjukrasa.-

