ikut bergabung

Data Kependudukan Bermasalah, Tim MACORA Tolak DPS

Politik

Data Kependudukan Bermasalah, Tim MACORA Tolak DPS

BARRU,UJUNGJARI– Terhitung sudah dua kali Tim Pasangan calon bupati dan wabup HM Malkan Amin-Andi Salahuddin( MACORA) mengajukan keberatan ke pihak KPU sehubungan dengan data pemilih sementara(DPS) yang dilingkupi masalah. Imbasnya Tim paslon MU ini menolak DPS tersebut.

Belum terjawab masalah pertama dari 102 yang diajukan sebagai data pemilih bermasalah. Kini tim Malkan-Udin( MU) kembali mengajukan penolakan kedua terhadap data pemilih sementara( DPS), setelah tim hukum pasangan ini menemukan sekitar 8.057 NIK bermasalah dan 1.199 data pemilih ganda.

Idham Amiruddin salah seorang Tim Hukum Malkan-Udin( MU) saat merilis data DPS yang dinilai bermasalah, Rabu(14/10) malam. Secara terbuka membeberkan alasan pihaknya menolak data DPS KPU Barru.

Ada enam poin keberatan tim MU ke pihak KPU. Keenam poin tersebut yakni pertama, urutan pemilih dalam file format PDF tidak sama dengan file CSV yang kemudian disusulkan. Kedua masih ditemukan nomor induk kependudukan( NIK) rekayasa pada TPS yang sama disejumlah lembaran yang berbeda.

Temuan ketiga tim pasangan tersebut adanya dugaan data ganda lintas TPS, kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya yang keempat ditemukan pemilih dengan NIK kecamatan siluman. Dalam DPS yang diberikan KPU,,pada digit 5 dan 6 nominalnya melampaui jumlah kecamatan yang ada  di kabupaten Barru.

Adapun temuan kelima melakukan perubahan kode  wilayah kabupaten kota pada digit 3 dan 4 untuk 
 membenarkan NIK kecamatan siluman. Sebelumnya kode 11 untuk kabupaten Barru kemudian menjadi 71 untuk pengkodean kota Makassar.

“Hal ini sangat fatal karena sangat tidak memungkinkan pengkodean 71 yang terdaftar baku dalam server komputer Capil kabupaten Barru dan keenam ditemukan data Pilpres 2019 yang berkategori benar namun kemudian menjadi tidak benar di DPS pemilihan bupati dan wabup tahun 2020,” kata Idham.

Dari pengungkapan masalah DPS, kata mantan Konsultan Kependudukan ini bukan bermaksud mencari-cari kesalahan pihak yang berhubungan dengan data kependudukan.

Tetapi kita berharap masyarakat memiliki pengetahuan tentang data kependudukan yang benar, tertib dan akuntabel. 

“Melalui temuan kami ini akan ditemukan dugaan apakah DPS ini sengaja direkayasa, kemudian siapa yang berperan dalam skenario tersebut atau adakah pihak yang sengaja bersekongkol untuk mengacaukan DPS ini,” bebernya.( Udi)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Politik

Populer Minggu ini

Arsip

To Top