ikut bergabung

Tiga Kali Mangkir, Penyidik Minta Bantuan Ketua DPRD Takalar Hadirkan Jabir Bonto

Hukum

Tiga Kali Mangkir, Penyidik Minta Bantuan Ketua DPRD Takalar Hadirkan Jabir Bonto

TAKALAR, UJUNGJARI–Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHKLHK) Wilayah Sulsel menyurati Ketua DPRD Takalar Muh Darwis Sijaya terkait mangkirnya Wakil Ketua DPRD Takalar Jabir Bonto dari panggilan atas dugaan perusakan hutan di kawasan hutan Ko’mara, Selasa 20 Oktober 2020.
Berdasarkan surat bernomor S 45/BPPHKLHK.3SW-1/PPNS/10/2020, penyidik pun meminta bantuan Ketua DPRD untuk menghadirkan politisi Partai Golkar sebagai saksi.

Dalam surat itu menyebutkan telah terjadi tindak pidana UU nomor 5 tahun 1990 tentang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

“Kita surati Bapak Ketua DPRD Takalar untuk menghadirkan Bapak Wakil Ketua DPRD Takalar Jabir Bonto sebagai saksi dalam kasus perusakan hutan di Ko’mara,” kata penyidik BPPHKLHK Muhammad Anis, Rabu 21 Oktober 2020.
Ia berharap ada niat baik dari Jabir Bonto untuk hadir memberikan keterangan. Apalagi dengan bantuan Ketua DPRD Takalar, legislator tiga periode itu diminta untuk hadir untuk menjelaskan sangkaan perusakan hutan Ko’mara itu.

“Semoga bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi, kita harap ada niat baik setelah sebelumnya tidak hadir,” terang Anis.
Sebelumnya, penyidik Gakumdu BPPHKLHK Sulsel telah melimpahkan berkas, tersangka, dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Takalar atas tersangka, BN. BN adalah sopir eskavator milik Wakil Ketua DPRD Takalar Jabir Bonto. Jabir Bonto diduga menjadi otak dalam kasus perusakan hutan milik Kementerian Kehutanan itu.
“Satu tersangka atas nama BN sudah memasuki tahap dua, berkas dan tersangka kita sudah limpahkan pekan lalu ke Kejaksaan Takalar, ini berarti kasus ini akan segera memasuki persidangan,” ujar Anis.

Tersangka dijerat pasal 19, 33, dan 40 UU nomor 5 tahun 1990 tentang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Atas perbuatannya itu, tersangka terancam penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. “Kita jerat dengan UU nomor 15 tahun 1990 tentang perusakan hutan, ancaman hukumannya itu di atas lima tahun,” kata Anis. (*)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top