ikut bergabung

Bastian Nilai Perwali 57/2020 Jebakan Korupsi Kolektif untuk RT/RW

Berita

Bastian Nilai Perwali 57/2020 Jebakan Korupsi Kolektif untuk RT/RW

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 57 Tahun 2020 yang mengatur pemberian insentif kepada RT/RW sebesar Rp1 juta per bulan tanpa didasarkan pada indikator.

Aturan itu menggantikan Perwali Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur pemberian insentif untuk RT/RW mengacu pada sembilan indikator.

Kebijakan itu mendapat sorotan dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Patria Artha (UPA).

Peneliti senior UPA, Bastian Lubis menilai kebijakan itu melawan hukum dan merupakan jebakan korupsi kolektif untuk RT/RW.

Menurutnya, penetapan insentif yang tidak diukur dari kinerja bertentangan dengan Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dimana terdapat asas ‘money follow function’.

“Dimana setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan harus terukur output dan kinerjanya,” kata Bastian di Kampus UPA, Selasa (10/11).

Bastian yang juga Rektor UPA itu mengatakan penghapusan indikator kinerja dalam pemberian insentif RT/RW di kemudian hari akan menimbulkan masalah yang akan menjebak pemberi dan penerima.

Pemberi dianggap melanggar aturan dan kewenangan. Sementara penerima harus mengembalikan uang yang diterima.

“Akan ironis sekali jika RT/RW telah membelanjakan uangnya, tapi harus dikembalikan lagi karena melanggar aturan,” ungkapnya.

Dia menambahkan Perwali yang dikeluarkan Pj Wali Kota tersebut tidak bisa menjadi dasar pembayaran insentif RT/RW karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBD Pemkot Makassar Tahun 2020.

Peneliti Senior UPA, Zainuddin Djaka mengatakan Perwali Nomor 57 Tahun 2020 yang dikeluarkan Pj Wali Kota tidak konsisten, tidak ada kejelasan tujuannya.

“Pemberian insentif itu harus ada pengukur atau pembandingnya. Kalau tidak ada, bagaimana caranya ditentukan seseorang kinerjanya baik atau tidak,” ungkap lelaki yang akrab disapa Djaka tersebut.

Perwali itu juga dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Artinya, tidak menjamin ke depannya tidak bersoal dengan hukum

“Jadi kita sebenarnya ingin jaga ketua RT/RE tidak bermasalah hukum nantinya. Ini bisa jadi jebakan bagi mereka. Jadi sebaiknya Perwali itu dibatalkan saja,” ungkap Djaka.

Peneliti senior UPA lainnya, Suhendra mengatakan tindakan Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin yang mencabut Perwali Nomor 30 Tahun 2016 bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahub 2008 pada 132A ayat 1. Dimana seorang penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenga pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (*)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Berita

Populer Minggu ini

Arsip

To Top