ikut bergabung

LAKSUS Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan Pangadaan Pupuk Biotaniplus ke KPK

Muh Ansar

Hukum

LAKSUS Siap Laporkan Dugaan Penyimpangan Pangadaan Pupuk Biotaniplus ke KPK

MAKASSAR, UJUNGJARI–Mencermati pemberitaan yang berkembang di media massa baik media nasional maupun media lokal terkait kisruh pengadaan pupuk organik Kementan RI tahun 2020 di Kabupaten Gowa, Kabupaten Muna dan beberapa daerah lain di Sultra, Lembaga Antikorupsi (LAKSUS) mulai merampungkan hasil investigasi lapangan.

“Kami menilai ada indikasi dugaan kerugian negara (korupsi) dalam hal pengadaan pupuk organik cair ini,” tegas Direktur LAKSUS, Muh Ansar.

Informasi dari Taufik ,Dirut PT Tri Harmoni serta Miftah kolega Taufik ,bahwa H Ali, Dirut PT Tunas Harmoni Abadi diduga melakukan kerjasama dengan Kementan RI Dirjen Prasarana dan Sarana untuk menyalurkan pengadaan pupuk organik cair senilai berkisar Rp10 miliar.

H Ali menyalurkan bantuan pupuk ke sejumlah daerah antara lain Kabupaten Muna, Konawe dan beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara, serta Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Belakangan diketahui, H Ali ternyata menyalurkan proyek pupuk itu bermerek Biota plus, padahal merek pupuk tersebut milik Taufik.

“Berarti ini ada indikasi dugaan korupsinya, karena produk pupuk perusahaan lain yang disalurkan di proyek itu oleh H Ali,” ujar Erwin, kordinator investigasi LAKSUS.

Adapun Taufik dalam pemberitaan di sejumlah media menyatakan bahwa ia kaget saat mengetahui bahwa H Ali menggunakan merk pupuk miliknya Biota Plus untuk proyek pengadaan pupuk di Kementan.Taufik mengaku pernah kerjasama dengan H Ali  pada 2015 dimana H Ali saat itu menjabat Direktur pemasaran di PT Tri Harmoni Abadi.Sedangkan Taufik sejak awal hingga saat ini masih menjabat Dirut PT Tri Harmoni Abadi.

Pada 2018 lalu, H Ali memiliki perusahaan baru bernama PT Tunas Harmoni Abadi dan memiliki merk pupuk sendiri Biotaniplus yang hampir mirip dengan pupuk yang diproduksi Taufik.

“Kami curiga, H Ali telah mengelabui pihak Kementan, dalam proyek pupuk organik ini,” ujar Erwin.

Menurut Erwin, bagaimana mungkin H Ali menggunakan pupuk merk Biotaplus untuk mengerjakan proyek Kementan pada Maret hingga Agustus 2020 ,padahal H Ali sudah tidak lagi Direktur pemasaran di PT Tri Harmoni Abadi. Apalagi tanpa sepengetahuan Taufik Dirut PT Tri Harmoni Abadi.

Sementara, PT Tunas Harmoni Abadi dengan merk pupuk Biotaniplus milik H Ali belum bisa mengerjakan proyek pupuk pemerintah pada Maret 2020 karena izin Deptan pupuk Biotaniplus milik H Ali baru keluar pada September 2020.

“Dalam waktu dekat ini, kami kordinasi dengan KPK terkait indikasi korupsi ini,”Tegas Erwin

Terpisah, H.Ali yang dihubungi belum berhasil dimintai konfirmasi. Wartawan yang menghubungi H. Ali via pesan singkat whatsapp dan telepon hingga, Kamis (19/11/2020) sore tidak direspon. (*)

Komentar Anda

Channel

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top