ikut bergabung

Om Betel Ancam Laporkan Oknum Pejabat Perseroda ke KPK,  Dugaan Pengelewengan Dana Sewa Ruko

Sulsel

Om Betel Ancam Laporkan Oknum Pejabat Perseroda ke KPK,  Dugaan Pengelewengan Dana Sewa Ruko

MAKASSAR, UJUNGJARI– Penyewaan bangunan Rumah Toko atau Ruko di Kompleks Latanete Plaza Makassar, berpolemik. Hal tersebut dipicu setelah munculnya peringatan pengosongan tempat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Perseroan Daerah (Perseroda) PT Sulsel Citra Indonesia.

Rencana pengosongan Ruko di kawasan Latanete Plaza Makassar itu, ditandai dengan adanya papan bicara dan pergerakan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulsel mendatangi kawasan pertokoan yang berlokasi Jalan Sungai Saddang Lama, Kelurahan Pisang selatan, Kecamatan Ujung Tanah, Jumat, 05 Oktober 2021 lalu.

Husain Rahim Saijje, selaku kuasa hukum pemilik bangunan ruko yakni Johannis Hamdani, menyesalkan sikap Perseroda yang terkesan sewenang-wenang ingin menertibkan secara paksa pemilik bangunan ruko dengan mnegerahkan Satpol PP Sulsel. Sementara pemilik ruko di sana telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku dan pemilik juga telah melakukan pembayaran untuk perpanjangan HGB.

“Kami akan berencana akan mendatangi Kantor Perusda yang saat ini berganti nama menjadi Perseroda. Kami menyesalkan sikap arogansinya menurunkan Satpol PP Sulsel untuk mengosongkan Ruko. Sementara pemilik Ruko ini memiliki Setifikat HGB bernomor 205 yang masa berlakunya sampai di tahun 2031,” jelas Husain, Senin (18/10/2021).

Menurut Husain, upaya penyerobotan ruko atau penertiban secara paksa yang dilakukan Direktur Perseroda terkesan meragukan Sertifikat HGB yang saat ini dipegang pemilik bangunan ruko yang resmi diterbitkan oleh BPN.

“Sertifikat HGB yang dimiliki klien kami itu resmi dan murni produk dari BPN. Dan jelas tindakan menurunkan Satpol PP adalah tindakan arogansi dilakukannya untuk mengambil secara paksa atau penyerobotan harta berupa bangunan ruko klien kami di Blok 12 Latanete Plaza ini. Karena klien kami ini mengangonti Sertifikat HGB,” tambahnya.

Kemudian ditambahkan lagi dari Jamal Kamaluddin, selaku kuasa hukum dari pemilik ruko berencana akan melaporkan ke Kejati Sulsel dan KPK atas dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan uang pembayaran perpanjangan HGB dari kliennya sebagai pemegang hak bangunan ruko. Dibuktikan adanya kuitansi. Pemegang kuitansi atau pemilik ruko telah melakukan pembayaran perpanjangan Sertifikat HGB ke Perusda tahun 2005.

Dalam bukti kuitansi yang diperlihatkan kepada wartawan, Johannis Hamdani sudah melakukan pembayaran sebanyak dua kali. Masing-masing di 19 September 2005 senilai Rp 20.000.000 kemudian di 27 September 2005 senilai Rp 50.400.000.

“Atas kejadian ini kami tim kuasa hukum berencana segera melaporkan ke KPK untuk mengusut kemana aliran uang dari pembayaran tersebut,” tegasnya. (Arf)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top