ikut bergabung

Suardi Ancam Sidang Kode Etik ASN Tidak Vaksin 

Sulsel

Suardi Ancam Sidang Kode Etik ASN Tidak Vaksin 

BARRU, UJUNGJARI.COM — Penurunan  level 2 ke level 3 dari status PPKM  kabupaten Barru memantik rasa kurang puas dari Bupati Barru Suardi Saleh.

Suardi kemudian kembali mengumpul para pejabat mulai dari kades, lurah, kepsek, camat dan kepala OPD untuk menggelar rapat koordinasi di lantai 6 Mall Pelayanan Publik (MPP), Rabu (27/10).

Dalam rakor itu, Bupati Barru Suardi Saleh secara terbuka mewarning aparat sipil negara (ASN) yang belum vaksin dikenakan sanksi dengan sidang kode etik. Bahkan para ASN yang belum vaksin diancam tidak dibayarkan TPP dan sertifikasinya.

Langkah tegas ini akan diambil Bupati menyusul rendahnya  capaian vaksinasi dan turunnya level daerah ini dari level 2 ke level 3. Bupati Suardi Saleh terbilang dua kali menggelar rapat koordinasi gegara penurunan level PPKM ini.

“Saya merasa malu dengan daerah lain yang tidak seintens kita melakukan proses vaksinasi. Tetapi hasil vaksinasi kita masih berkutat pada angka 32,36 persen,” ucap Suardi.

Bupati dua periode ini berharap seluruh aparat mulai dari Kades lurah, camat , kepala Sekolah hingga kepala OPD terus melakukan upaya sosialisasi ke aparatnya dan masyarakat agar bisa melakukan vaksinasi.

Suardi menargetkan capaian vaksinasi bisa sampai 60 persen lebih hingga periode desember 2021. Tentu dengan harapan  seluruh pimpinan dimasing-masing satuan, wilayah dan instansi intens mengajak masyarakat dan menyadarkan arti penting dari vaksinasi.

Usai Bupati Barru Suardi Saleh memimpin rakor. Sekab Barru Abustan yang ikut mendampingi Bupati menegaskan jika pemkab akan mengambil langkah tegas dengan menerapkan sidang kode etik kepada ASN yang belum vaksin.

“Langkah tegas dengan tidak membayarkan berbagai tunjangan ASN jika tidak melakukan vaksin dan sidang kode etik benar-benar akan kita terapkan,” tegas Abustan.

Saat ini warga Barru yang sudah vaksin baru 32,36 persen atau 46.698 dari total seharusnya 144.038 jiwa. Peningkatan level ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman sebagai tindaklanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri. (Udi)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top