ikut bergabung

Saksi Ahli: Tidak Ada Unsur OTT dan Gratifikasi, Penangkapan NA Dirancang

Hukum

Saksi Ahli: Tidak Ada Unsur OTT dan Gratifikasi, Penangkapan NA Dirancang

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Kasus yang membelit Gubernur Sulsel non aktif, Prof Nurdin Abdullah (NA), dinilai sama sekali tak memenuhi unsur operasi tangkap tangan (OTT), tangkap tangan (TT) maupun gratifikasi, seperti yang didakwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Parahnya, penangkapan mantan Bupati Bantaeng itu, telah dirancang sedemikian rupa sehingga terjebak dalam operasi yang dilakukan KPK saat itu.

Demikian ditegaskan ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Mudzakkir, SH, MH saat bersaksi di sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi NA, di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 28 Oktober 2021.

“Ini sama sekali tidak termasuk kasus tangkap tangan, karena tidak ada bukti, kalau Pak Nurdin Abdullah melakukan tindakan kejahatan saat itu dan tidak memenuhi unsur OTT. Penangkapannya (NA) pun sudah dirancang sedemikian rupa,” ungkapnya.

Menurut dia, hal itu tidak bisa dikategorikan OTT. Mau OTT maupun TT, hal tersebut tidak bisa karena tak adanya bukti. “Kalau berdasarkan bukti yang saya baca, NA tidak menerima apa-apa pada saat OTT. Dan operasi yang sudah dirancang sedemikian rupa supaya orang ditangkap, sangat tidak dibenarkan dalam hukum pidana,” tegas Mudzakkir lagi.

Sehingga demikian, pada kasus NA ini bisa berdampak laporan balik ke penegak hukum. Sebab, seseorang yang mengerti adanya pihak lain yang ingin berbuat jahat padanya, itu wajib dia laporkan, agar sekiranya aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kejahatan.

Nah, untuk kasus NA ini, tambahnya, kalau itu disebut kejahatan suap, seharusnya dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindakan pidana suap. Arti kata, jangan dibiarkan terjadi suap, hanya untuk memenuhi bukti supaya orang ditangkap.

“Contoh, jika ada upaya pembunuhan, maka itu harus dicegah agar tidak ada korban. Memang, kalau dari pembuktiannya, ya bunuh dulu baru ditangkap, itu gampang bagi penegakan hukum, namun rakyat yang dirugikan. Sama dengan kasus korupsi ditunggu dulu, tapi negara dan rakyat dirugikan,” paparnya.

Pihaknya pun menyesalkan atas adanya kasus OTT di negara ini. Pasalnya, menurut dia, ada orang berniat berbuat jahat dan dibiarkan terjadi kejahatan. Harusnya, pihak terkait cukup mengingatkan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau lakukan tindakan preventif.

“Maka saya menentang OTT karena efeknya negatif di masyarakat. Seandainya menangkap 1000 orang OTT, maka negara dirugikan oleh 1000 orang itu, karena ada orang niat berbuat jahat dibiarkan sehingga terjadi kejahatan,” sesal dia.

Atas dasar tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, menurut Mudzakkir, dakwaan bagi terdakwa NA soal gratifikasi maupun suap, sangat tidak memenuhi unsur dan syarat.

Pasalnya, jelas dia, salah satu poin dalam kasus suap maupun gratifikasi, harus ada deal-deal jabatan atau sesuatu yang mempengaruhi dari pemberian tersebut. Dan dalam kasus NA ini, poin itu sama sekali tidak ada.

“Kalau dia (NA) ngomong, jangan kasi saya tapi berikan ke yayasan saja, maka menurut saya, itu bukan pidana. Itu sah saja, karena itu tidak diterima untuk pribadi atau dirinya saja, melainkan umum. Dan ketika kontraktor mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya dan memberikan untuk sosial, itu boleh, karena itu bagian dari CSR,” jelas Mudzakkir.

Terpisah, Penasehat Hukum NA, Arman Hanis menguatkan, kalau sejauh ini dakwaan untuk NA belum memenuhi unsur OTT maupun gratifikasi.

“Hal itu sudah dijelaskan, apabila tidak diterima langsung dan si penerima tidak mengetahui, maka yang bertanggung jawab adalah orang itu. Dan diterima untuk masjid, maka sama saja itu disumbangkan,” ungkapnya.

Pihaknya pun optimis, karena fakta persidangan dan yang dijelaskan oleh saksi ahli, mirip dengan ilustrasi yang dia sampaikan.

“Semoga hasil dari persidangan terakhir ahli ini, bisa meringankan NA. Dan diharapkan harapan seluruh masyarakat bisa terkabul,” tutupnya. (**)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top