ikut bergabung

Jaksa Periksa 8 Saksi Pejabat PDAM Makassar

Hukum

Jaksa Periksa 8 Saksi Pejabat PDAM Makassar

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Tim Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melakukan pemeriksaan perdana terhadap 8 orang saksi, mereka adalah pejabat dan mantan pejabat PDAM, diantaranya adalah eks Bendahara, Kasi Pelaporan, dan Kasi Akuntansi di PDAM Kota Makassar.

Mereka diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pembayaran dana pensiun dan bonus pegawai, di PDAM Kota Makassar.

Ke delapan orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya Senin (22/11/2021) menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruang penyidik bidang tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil, membenarkan terkait adanya pemeriksaan tersebut.

“Tadi ada delapan orang saksi yang dipanggil untuk diperiksa, sekaitan penyidikan kasus dugaan korupsi di PDAM Kota Makassar,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Idil, Senin (22/11).

Delapan orang saksi tersebut kata Idil, merupakan pihak dari pejabat dan mantan pejabat Bendahara, Kasi Pelaporan, dan Kasi Akuntansi di lingkap PDAM Kota Makassar.

“Pemeriksaan tadi dilakukan sejak pukul 09.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita,” tandanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Seksi Penyidik Kejati Sulsel Andi Faik W Hamzah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa delapan orang saksi yang diperiksa oleh penyidik merupakan pihak pejabat dan mantan pejabat di PDAM Kota Makassar.

“Mereka diperiksa sebagai saksi terkait soal pengeluaran keuangan di PDAM Kota Makassar,” ujar Kasidik Kejati Sulsel Andi Faik W Hamzah.

Terkait penanganan penyidikan kasus tersebut, Andi Faik menuturkan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan insentif terhadap saksi-saksi lain dalam pemeriksaan lanjutan dalam kasus ini.

“Rencana dalam dua pekan ini, kita akan terus memeriksa terhadap saksi-saksi lainnya,” tandanya.

Diketahui, berdasarkan audit dan temuan BPK bahwa PDAM Makassar mengalami selisih anggaran sekitar Rp 31 milliar pada pembayaran dana pensiun dan bonus pegawai sebesar Rp 8,3 Miliar dan juga kelebihan biaya pensiun sebesar Rp 23 Miliar.

Dimana berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018, terdapat kerugian negara. Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada rekomendasi yang diberikan yang berpotensi terjadi masalah hukum.

Seperti diantaranya adalah BPK merekomendasikan ke Walikota Makassar saat itu, agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Kemudian yang kedua, BPK merekomendasikan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.  (mat)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top