ikut bergabung

BPKH Wilayah VII Terapkan Pelayanan Prima, Hariani Samal: Keterangan Status Lokasi Terhadap Kawasan Hutan Harus Diteliti Secara Cermat

Sulsel

BPKH Wilayah VII Terapkan Pelayanan Prima, Hariani Samal: Keterangan Status Lokasi Terhadap Kawasan Hutan Harus Diteliti Secara Cermat

MAKASSAR, UJUNGJARI–Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, menerapkan pelayanan prima terkait klarifikasi status kawasan hutan. Selain melakukan telaah yang cermat, BPKH juga harus eksta hati hati dalam menentukan batas kawasan hutan.

Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Hariani Samal menegaskan, pihaknya tetap konsisten untuk cermat dalam menetapkan izin kawasan hutan. Alasannya, ada konsekuensi hukum jika salah dalam mengambil kebijakan.

Komentar Hariani Samal sekaligus menjawab adanya keluhan dari salah satu warga bernama H.Anwar Zainal Bate, S.E. yang memasukkan surat klarifikasi kepemilikan lahan terhadap Kawasan hutan dan terindikasi berada di sekitar lokasi wisata Malino Kabupaten Gowa.

Tudingan kalau BPKH dinilai lamban seperti yang dilansir salah satu media online, kata Hariani Samal, adalah hal yang tidak benar. Menurut Hariani, BPKH Wilayah VII Makassar tetap mengacu pada prosedur yang ada dan bersikap cermat dalam menentukan batas kawasan hutan. Apalagi di Malino, setelah terbitnya perubahan Kawasan hutan dalam rangka review RTRWP tahun 2019 kian banyak permintaan klarifikasi yang kami terima terutama pada areal eks Kawasan hutan, bahkan ada beberapa pihak yang menagih suratnya segera dijawab karena berbagai keperluan. Kami juga mendapat informasi di Malino kian marak jual beli lahan. Banyak yang harus kami pertimbangkan bukan hanya asal menerbitkan surat saja. Surat-surat yang membutuhkan telaahan tentunya tidak dapat disetarakan prosesnya dengan surat yang tidak membutuhkan telaahan teknis apalagi berkonsekuensi hukum.

“Surat balasannya masih kami cermati, dan segera kami terbitkan. Karena lokasinya yang sebagian masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas. Tentunya kami harus hati hati menjawab mngingat ini ada konsekuensi hukumnya. Kalau kami dituding lamban, itu sama sekali tidak benar,” tegas Hariani. (*)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top