ikut bergabung

DPRD Toraja Bahas Serius Soal TKD

Sulsel

DPRD Toraja Bahas Serius Soal TKD

MAKALE, UJUNGJARI–Keluarnya Surat Edaran (SE) Bupati No. 009/1317/XII/Setda, tanggal 28 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Untuk TKD Tahun 2022, dalam rangka  optimalisasi  kondisi keuangan daerah terbatas, maka diberitahukan TKD tidak boleh masuk kerja sebelum keluar SK baru Bupati tahun 2022, kecuali Satpol PP, Damkar, PUPR, dan RS Lakipadada.

SE Bupati Tana Toraja ini, disoal anggota DPRD Tana Toraja, Kamis (13/1) pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan Komisi, menghadirkan pihak eksekutif Sekda, Inspektorat Daerah, Dinas Pengelolaan keuangan Asset Daerah (DPKAD), Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM, Kabag Hukum, dan Tim Verifikasi TKD 2021-2022.

RDPU dipimpin Ketua DPRD Welem Sambolangi, dan Wakil Ketua Yohanis Lintin Paembongan, Evivana Rombe Datu, selain keluarnya 2 butir rekomendasi dewan yakni masalah TKD tahun 2021 dan beberapa TKD 2020 memiliki SK Bupati, namun tidak mendapatkan SK Bupati dan honor, diminta kepada bupati memberikan penjelasan.

Demikian pula Surat Edaran (SE) Bupati No. 009/1317/XII/Setda, tanggal 28 Desember 2021, perihal Pemberitahuan Untuk TKD Tahun 2022, sampai hari ini belum ada solusi nasib dan kejelasan meminta kepada kehadiran Bupati pada RDPU lanjutan.

Menarik dari RDPU yang berjalan alot dan menegangkan dengan komentar anggota dewan sangat politis, dan beragam menanggapi SE tersebut.

Leonardus Tallupadang, dari komisi dua tegaskan, masalah TKD pada pemerintahan sebelumnya terus bertambah. Kenapa dewan terlambat sorot, padahal sudah diketahui anggaran untuk TKD terbatas dalam APBD. Anggota dewan hendaknya bijak sikapi keadaan sekarang, kepentingan dikesampingkan dulu.
Dewan sudah eksekusi APBD 2022 plot anggaran TKD 2022 Rp 16 milyar kepada 1.100 TKD.

Beda dengan Stepanus Maluangan. Ketua Komisi 1 DPRD Tana Toraja ini menegaskan,  RDPU hari ini tidak akan ada solusi dan penyelesaian jika Bupati tidak hadir.

Demikian pula Semuel Tandirerung, ketua komisi dua mengatakan,  ribet memang dengan fenomena TKD sehingga hendaknya diselesaikan dengan perasaan.

RDPU ditutup Ketua DPRD Tana Toraja Welem Sambolangi, tanpa solusi dan penyelesaian nasib TKD.

Asisten Administrasi Umum, Setda Tana Toraja, Suleman Malia,  mempunyai tugas melaksanakan dan membina organisasi kelembagaan, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, Umum dan PDE, Jumat (14/1) kepada media ini jelaskan, keluarnya SE Bupati Tana Toraja tentu memiliki dasar dan landasan hukum.

Kata Suleman Malia, sangat jelas diatur Peraturan Pemerintah (Perpem) No 56 tahun 2012, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honor atau sejenisnya, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan itu ditegaskan, baik Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang mengangkat tenaga honor. Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honor menjadi calon pegawai negri sipil.

Jadi apabila Gubernur, Bupati dan Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer, maka segala konsekwesi dan dampak pengangkatan tenaga honor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Menurut Suleman Malia, keluarnya SE Bupati mengenai TKD tidak begitu saja tentu dilatar belakangi dengan pertimbangan matang, dan kondisi keuangan daerah. (agus)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top