ikut bergabung

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Makassar

Hukum

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi PDAM Makassar

MAKASSAR, UJUNGJARI–Sidang lanjutan kasus korupsi pembayaran tantiem dan bonus jasa produksi di PDAM Makassar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (25/05/2023).

Agenda sidang kali ini, tanggapan Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Yusuf, SH.MH, Kamaria, SH.MH dan Ariani Femi, SH.MH, terhadap eksepsi terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., (selaku Mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019) dan terdakwa Irawan Abadi, SS., M.Si. (selaku mantan Direktur Keuangan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019).

Kepala Seksi Perangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi SH, MH mengatakan, Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyatakan kedua terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Makassar Untuk Pembayaran Tantiem Dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019 Dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai Dengan Tahun 2019 dengan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Hendri Tobing, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara para terdakwa telah membacakan penolakan permohonan penangguhan penahanan yang dimohonkan oleh kedua terdakwa.

Dalam surat Tanggapan Penuntut Umum Terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan yang telah disampaikan
Kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak beralasan dan tidak mendasar oleh sebab itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan menetapkan :
Menolak semua keberatan/Eksepsi kedua terdakwa.

“Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDS–05/P.4.10/Ft.1/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM., dan surat dakwaan No. PDS–06/P.4.10/Ft.1/05/2023 tanggal 03 Mei 2023 atas nama Terdakwa Irawan Abadi, SS., M.Si., adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 huruf a, b KUHAP.
Melanjutkan memeriksa perkara Terdakwa Ir. H. Haris Yasin Limpo, MM dan Terdakwa Irawan Abadi, SS., M.Si.Sidang lanjutan akan kembali digelar, 29 Mei 2023 dengan agenda Putusan Sela. (*)

Laman: 1 2



Komentar Anda

Berita lainnya Hukum

Populer Minggu ini

Arsip

To Top