TAKALAR, UJUNGJARI–Pemerintah Kabupaten Takalar berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Takalar tahun Anggaran 2022, Senin (29/05/2023).
Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2022 kembali diraih tahun ini, setelah Pemkab Takalat memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan, dimana membenahi dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK dari tahun-tahun sebelumnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal berdasarkan dengan SAP berbasis akrual “Meraih WTP di Tahun 2022 itu susah, tapi mempertahankan WTP Tahun ini jauh lebih susah,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Aser Daerah (BPKAD)Kabupaten Takalar Dahlan Jamalang
“Semua disajikan begitu detil dan berkualitas kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Takalar,” tegas Dahlan Jalamang.
Lebih jauh Kepala BPKAD Takalar, Dahlan Djalamang mengatakan, pihaknya bersyukur dengan raihan WTP Pemkab Takalar untuk kedua kalinya. Namun, hal itu menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Terutama menata aset-aset di Takalar.
Nah, untuk mempertahankan predikat WTP ini, kata Dahlan, masih harus bekerja keras menata sejumlah aset daerah. “Saat ini masih ada 20 persen aset daerah yang perlu dibenahi,” tambahnya.
Terkait penataan aset, kata Dahlan, ada beberapa yang masih dikuasai pihak ketiga dan pencatatan belum maksimal. Kedua permasalahan itu, menjadi tugas rumah yang harus dibenahi.
Namun, Dahlan menyampaikan, BPK Sulsel menilai pencatatan aset Pemkab Takalar mulai mengikuti standar akuntable dan transparansi. Sebab, itu menjadi salah satu indikator untuk meraih WTP.
“Jadi, memang kita dianggap masalah administrasi sudah sesuai oleh BPK dan juga telah memenuhi unsur kewajaran dalam sistem akuntansi,”Tegas Kepala BPKAD Kabupaten Takalar H.Dahlan Jamalang.
“Meraih WTP di tahun 2022 itu susah, tapi mempertahankan WTP tahun ini jauh lebih susah. Semua disajikan begitu detil dan berkualitas dalam laporan keuangan daerah,” Papar H.Dahlan. (*)
