Ekonomi
Bupati Barru Serahkan KUPA-PPAS 2023 ke DPRD
BARRU, UJUNGJARI— Rapat paripurna dalam rangka penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan PPAS APBD tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Barru, Kamis (14/9).
Bupati Barru Suardi Saleh dalam sambutannya pada forum paripurna mengapresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kerjasama yang telah terbangun, dalam rangka mendukung dan menerima rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2023.
“Dalam rangka menjawab kebijakan pembangunan daerah perlu didukung oleh kebijakan keuangan daerah melalui prinsip pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif. kebijakan keuangan daerah merupakan instrument fiskal daerah yang bertujuan menciptakan stabilitas perekonomian serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, “ucap Suardi
Perubahan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barru sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi antara lain: Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah.
Kemudian regulasi lainnya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 211/pmk.07/2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana otonomi khusus.
Selain itu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 212/PMK.07/2002 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagi dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.
Begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk menyesuaikan terhadap kebijakan dana alokasi khusus non fisik.
Aturan pendukung lainnya yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah.
Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas treasury deposit facility.
Lalu ada pula Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubemur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri 54 tahun 2019.
