Bupati Barru Minta Bawaslu Pastikan Tidak Ada Lagi Kampanye Saat Minggu Tenang

BARRU, UJUNGJARI— Bupati Barru Suardi Saleh menyampaikan pesan khusus kepada Bawaslu agar lembaga pengawasan ini memastikan pada minggu tenang tidak ada lagi aktifitas kampanye.

Pesan-pesan pemilu damai jelang hari H pelaksanaan pemilihan umum, ini disampaikan Suardi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barru pada saat gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilu Damai 2024 di Alun-Alun Colliq PujiE Kab Barru, Kamis (8/2/2024).

Bupati Barru H. Suardi Saleh menegaskan Apel Siaga Pengawasan Pemilu Damai 2024 pada hari ini adalah bentuk kesiapan kita menjelang tahapan krusial dan puncak, yakni tahapan masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam masa tenang, pemilih diberikan kesempatan untuk memikirkan pilihan yang akan dipilih.

“Saya sangat mengapresiasi apel siaga pada hari ini, karena Bawaslu Kabupaten Barru telah menunjukkan komitmennya dalam melibatkan semua pihak untuk mengawal pelaksanaan pemilu damai tahun 2024. Pada kesempatan ini, Saya mengajak seluruh komponen, mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat umum, untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian,” ujar Bupati.

Bupati mengingatkan, di masa tenang ini adalah masa kritis dimana Pengawas Pemilu harus memastikan bahwa logistik atau perlengkapan pemungutan suara ini harus sampai TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan kata Bupati, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas. Pengawasan menempati posisi yang strategis dalam mencapai pemilu yang adil, damai, bersih, dan demokratis. Oleh karena itu semua pihak diharapkan untuk berbagi peran menyukseskan pemilu.

“Memasuki masa tenang nanti, kita semua berharap agar penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk saling bersinergi. Memastikan sudah tidak ada kampanye lagi, dan yang tidak kalah penting yaitu pastikan kebutuhan terhadap Pemilu 2024 telah disiapkan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS),” harap Bupati.

Menurut Bupati, beberapa potensi kerawanan dalam tahapan kampanye yang harus diawasi dan diantisipasi adalah black campaign di media sosial dengan menyebarkan informasi bohong, hoax, dan isu SARA. Selain itu juga adanya indikasi politik uang dalam kampanye, keterlibatan serta mobilisasi ASN, TNI dan Polri serta potensi pelanggaran lainnya.

“Seluruh bentuk pelanggaran kampanye perlu mendapatkan perhatian dan penindakan secara tegas dalam tahapan kampanye karena dapat merusak proses demokrasi dan mencederai prinsip keadilan,” tandas Bupati.

Laman: 1 2