MAKASSAR,UJUNGJARI.COM–Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar, Ismail mengatakan pihaknya akan segera mengajukan proposal dana hibah KONI tahun 2025. Estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp22 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan para atlet yang akan bertanding baik di Pra-Porprov Sulsel maupun di Porprov. Selain itu juga operasional sekretariat dan pembinaan seluruh cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau melihat proposal cabor yang masuk, dan operasional sekretariat, juga pembinaan atlet semua estimasinya di angka Rp22 miliar,” kata Ismail kepada wartawan belum lama ini.
Anggota DPRD Kota Makassar itu menambahkan kondisi kantor KONI Makassar yang terletak di Jalan Kerung-kerung juga sangat memprihatinkan. Dibutuhkan renovasi besar-besaran. Mulai dari dinding gedung yang terkelupas hingga plafon di hampir seluruh ruangan di lantai dua rapuh.
Sejak terpilih menjadi Ketua KONI Makassar pada Minggu 27 April 2025 lalu, Ismail secara bertahap mulai melakukan pembersihan interior gedung. Bahkan, saat pertama kali memasuki gedung sekretariat KONI, saluran air bersih dan listrik dalam kondisi terputus.
Meski tak menyebut besaran angka, Ismail mengaku jumlah tunggakan air dan listrik kepengurusan KONI yang lama sangat besar.
Alhasil, ia harus merogoh dana pribadi untuk menyambungkan aliran dan listrik tersebut, mengingat Pemkot Makassar tidak menganggarkan dana hibah untuk KONI di APBD Pokok 2025 lantaran kepengurusan sebelumnya tersandung kasus korupsi.
“Jangankan representatif untuk ditinggali, airnya saja susah, listriknya juga diputus, tapi Alhamdulillah, hari pertama saya masuk, sudah bersih-bersih semuanya, tinggal rehabnya,” kata Ismail.
“Sekarang air dan listrik tersambung semua, diputus PLN dan PDAM karena menunggak. Tunggakannya banyak-banyak, dibayar oleh kepengurusan yang baru,” lanjutnya.
Ismail mengaku belum mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merehab gedung sekretariat tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. (rahma)