MALILI,UJUNGJARI.COM--Sedikitnya ada tujuh isu yang menjadi keluhan dan aspirasi warga Kecamatan Towoti dan Nuha.
Ragam persoalan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Luwu Timur dalam reses yang berlangsung selama dua hari, Senin (14/7) dan Selasa (15/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ke-tujuh isu itu antara lain kurangnya koordinasi dan informasi kepada pemerintah desa, pembangunan infrastruktur yang setengah-setengah, dan instalasi air bersih.
Selain itu juga ada aspirasi pembukaan jalan tani, persebaran guru yang tidak merata, sarana sekolah yang memprihatinkan, dan transportasi anak sekolah yang menyeberangi danau.
Anggota DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama mengatakan ragam persoalan itu diungkapkan langsung warga saat melakukan reses di Kecamatan Towoti dan Nuha.
Seluruh aspirasi dan keluhan itu ditampung dan diusulkan upaya solusi dan penyelesainnya melalui mekanisme di DPRD Luwu Timur.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan dalam reses pihaknya menerima keluhan terkait lemahnya koordinasi terutama terkait informasi anggaran pembangunan yang masuk ke desa.
Sejumlah Kepala Desa seringkali tidak mengetahui secara rinci program atau paket kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.
“Ini tentu dapat menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Ke depan, agar setiap bentuk intervensi anggaran ke desa harus dikomunikasikan secara terbuka kepada Pemerintah Desa sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah,” katanya.
Optimalisasi penggunaan anggaran juga disampaikan warga. Harapannya, setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD haruslah diarahkan pada pembangunan yang tuntas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mencatat beberapa kegiatan fisik seperti penimbunan jalan yang dilaksanakan tanpa penyelesaian lanjutan, yang akhirnya rusak dalam waktu singkat dan menjadi sia-sia. Hal ini adalah bentuk in-efisiensi yang seharusnya dihindari,” katanya.
Prima mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan diselesaikan secara menyeluruh serta berkelanjutan.
Di Desa Matano, sejumlah warga juga mengeluhkan terbatasnya ketersediaan air bersih. Oleh karenanya, kata dia, perlu didorong percepatan penuntasan instalasi air bersih yang menjangkau langsung ke rumah-rumah warga.
Pembukaan jalan tani juga menjadi keluhan warga. Ia mengatakan DPRD akan mendorong program pembukaan jalan tani. Tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas dan keberlanjutannya.
Menurut dia, infrastruktur pertanian yang baik akan mendorong peningkatan produksi, aksesibilitas pasar, serta kesejahteraan petani.
Persebaran guru dan minimnya fasilitas dan prasarana sekolah juga menjadi catatan dewan selama reses.
Di SD Negeri Nuha misalnya mengalami kekurangan guru terutama guru pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) dan guru Pendidikan Agama Islam.
“Guru harus mengajar lebih dari satu kelas secara bersamaan. Ini adalah ironi besar di tengah semangat nasional untuk membangun SDM unggul sebagaimana dicita-citakan oleh Asta Cita Presiden RI,” katanya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, DPRD mendesak Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah strategis dan konkret dalam menyelesaikan persoalan krisis tenaga guru ini.
Untuk fasilitas sekolah, dewan menerima aspirasi tentang Kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB), plafon sekolah yang baru direhabilitasi namun ambruk, toilet yang tidak layak pakai, serta lapangan sekolah yang berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan.
Yang cukup memprihatinkan juga adalah akses transportasi anak sekolah yang menyeberang sungai di danau.
Prima mengatakan Di Desa Nuha, masih dihadapi fakta hingga hari ini bahwa anak-anak SMP harus menyeberangi danau dari Desa Nuha untuk dapat bersekolah ke SMP Negeri 1 Nuha di Desa Sorowako dengan biaya transportasi mencapai Rp300.000 per bulan per siswa.
“Ini merupakan beban yang berat bagi keluarga, dan secara langsung mencerminkan ketimpangan layanan pendidikan antar-wilayah,” katanya.
DPRD akan mendesak Pemerintah Daerah menyediakan sarana transportasi air yang layak dan aman sebagai bentuk keberpihakan kepada hak pendidikan anak-anak di wilayah terpencil. (pap)
