TAKALAR, UJUNGJARI–Dua legislator perempuan DPRD Kabupaten Takalar, yakni Israwati dan Sri Reski Ulandari, resmi ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan. Keduanya terlibat kasus berbeda terkait penipuan dan penggelapan.
Penetapan status tersangka terhadap keduanya dilakukan polisi pada 22 Oktober 2025. Kedua legislator itu sementara dititipkan di Polsek Mappakasunggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Satuan Reskrim Polres Takalar, AKP Hatta, kepada wartawan membenarkan langkah hukum tersebut. Ia menjelaskan bahwa kedua anggota dewan itu terlibat dalam dua kasus berbeda, namun dengan modus yang serupa, yakni penipuan dan penggelapan.
“Israwati, legislator dari Fraksi Gerindra, diduga menggelapkan uang hasil jual beli sapi senilai sekitar Rp260 juta. Ia mengambil sapi dari korban namun tidak pernah melakukan pembayaran,” ungkap AKP Hatta, Selasa (28/10/2025).
Sementara itu, kasus berbeda menjerat Sri Reski Ulandari, yang juga anggota DPRD Takalar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia bersama mantan suaminya, Herman, diduga menipu korban dengan modus investasi bisnis solar.
“Pelaku menawarkan kerja sama bisnis solar dengan janji keuntungan mingguan. Namun, setelah korban mengirim uang senilai Rp150 juta ke rekening Sri Reski, komitmen itu tidak ditepati,” jelas AKP Hatta.
Herman sendiri telah juga ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian.
AKP Hatta menambahkan, kedua anggota dewan tersebut tidak kooperatif selama proses penyelidikan. Mereka kerap datang malam hari meski sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan siang, sehingga penyidik harus menunggu berjam-jam.
“Karena tak koperatif, penyidik akhirnya memutuskan melakukan penahanan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Takalar, Syamsuddin Serang, menyatakan pihaknya masih mencermati perkembangan kasus ini sebelum mengambil langkah etik lebih lanjut.
“Kami akan bahas bersama anggota BK lainnya. Namun, untuk sementara, persoalan ini masih menjadi ranah partai,” ujarnya.
Tentunya, penahanan dua wakil rakyat ini menjadi sorotan publik Takalar. Warga berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi politik.
Penyidik Polres Takalar akan melanjutkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, termasuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti transaksi serta aliran dana yang terkait dengan kasus ini. Penanganan hukumnya diharapkan tuntas demi menjaga kepercayaan publik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas bagi pejabat publik. (*)
