GOWA, UJUNGJARI.COM — Kabupaten Gowa, Maros dan Takalar adalah daerah penghasil pangan, sedangkan Kota Makassar sebagai pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan neraca pangan yang presisi agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berbasis bukti.
Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin (DM) saat memberikan sambutan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV yang digelar di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa pada Kamis (30/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksanaan HLM TPID Zona IV ini, Pemkab Gowa menjadi tuan rumah dan dihadiri para pemangku kepentingan dari Pemkot Makassar, Pemkab Maros dan Pemkab Takalar.
Pelaksanaan HLM TPID Zona ini dilakukan untuk memperkuat sinergi ekonomi regional Sulawesi Selatan. Dan kolaborasi ini menurut Wabup Gowa Darmawangsyah Muin, berfokus pada pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data dan adopsi masif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, DM menyebutkan, langkah ini esensial untuk mengelola pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai role model transaksi non-tunai yang kontributif bagi stabilitas nasional.
Dikatakan DM, berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2024, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,39 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,19 persen yang mengacu pada Kota Makassar. Angka ini menunjukkan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil namun tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
“Inflasi pangan adalah persoalan nyata yang menuntut kesiapan sistem dan koordinasi lintas daerah. Kami berkomitmen memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, menggelar pasar murah secara berkala dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata DM.
Selain upaya pengendalian harga, Wakil Bupati Gowa menyebutkan, hal ini juga mendorong adopsi sistem transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
“Elektronifikasi bukan hanya efisiensi administrasi tapi juga sebagai mekanisme pengawasan fiskal yang berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi. Sistem ini adalah instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan kebocoran anggaran sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” tambah mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
DM juga menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sinergi yang dibangun hari ini adalah bentuk nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau berabad-abad lalu maka kita harus mampu memastikan stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi masa depan,” kata DM.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Purnomo mengatakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada intervensi harga tapi lebih dari itu juga pada pembenahan struktur pasokan yang berkelanjutan.
“Zona IV berpotensi menjadi contoh model integrasi pangan berbasis data, di mana pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang efisien,” kata Wahyu.
HLM TPID Zona IV ini dihadiri pihak BI, TPID (Gowa, Makassar, Maros dan Takalar), Asbid Perekonomian dan Pembangunan Setprov Sulsel Ichsan Mustari, Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, Asbid Perekonomian dan Pembangunan Setkab Maros Abdul Azis Ahmad. Juga Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar Ahmadi Akil serta unsur Forkopimda Gowa.
Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi teknokratik dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga kestabilan inflasi di kawasan penyangga ekonomi Sulawesi Selatan. –
