MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak yang akan digelar pada 3 Desember 2025. Termasuk di dalamnya, anggaran khusus untuk kebutuhan pengamanan yang melibatkan Bimas, Babinsa, serta seluruh unsur pendukung lainnya di tiap kecamatan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anggaran telah disiapkan sejak awal dalam APBD Pokok 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggarannya sudah siap sejak awal melalui APBD Pokok 2025. Total anggaran pemilihan RT/RW Kota Makassar lebih dari Rp5 miliar, dan di dalamnya sudah termasuk alokasi untuk pengamanan di setiap kecamatan,” ujar Tri, Legislator Fraksi Demokrat dari daerah pemilih III Kecamatan Tamalanrea-Biringkanaya.
Ia menambahkan, pengamanan di 15 kecamatan dipastikan berjalan sesuai kebutuhan teknis di lapangan, mengingat pemilihan RT/RW merupakan proses demokrasi tingkat paling dasar yang harus dijaga kondusivitasnya.
Pemkot Makassar bersama DPRD berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai, pelaksanaan pemilihan RT/RW dapat berlangsung lancar, tertib, dan bebas dari potensi gangguan keamanan.
Optimalkan Pengamanan
Menjelang pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember 2025, berbagai pihak mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk memaksimalkan pengamanan di seluruh titik pemilihan. Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya potensi kerawanan, mulai dari gesekan antarpeserta hingga praktik-praktik kecurangan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, menegaskan bahwa pengamanan harus menjadi perhatian utama. Ia menyebutkan, Pemkot telah menyiapkan anggaran khusus bagi petugas keamanan, termasuk Bimas, Babinsa, serta seluruh unsur yang akan terlibat dalam pengawasan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Pemilihan RT/RW menyangkut stabilitas sosial di tingkat paling bawah. Keamanan harus total, dari awal hingga proses rekapitulasi,” ujar Tri.
Ia menambahkan, anggaran pengamanan sudah disiapkan sejak pembahasan APBD Pokok 2025. Dengan dukungan anggaran tersebut, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menghadirkan pengamanan yang efektif, terukur, dan merata.
Selain aparat resmi, ia juga meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. “Jangan sampai pemilihan tingkat lokal ini justru memicu konflik. Semua pihak harus menjaga,” tegasnya.
Sementara itu, para camat dan lurah di Makassar turut mendorong percepatan persiapan teknis, termasuk pembagian logistik, penetapan TPS, hingga koordinasi pengamanan di lapangan.
Mereka menilai, pengamanan yang baik akan menghindarkan pemilihan dari intervensi maupun politisasi.
Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, harapan publik kini tertuju pada kesigapan Pemkot Makassar untuk memastikan pemilihan RT/RW berlangsung aman, jujur, dan tertib. (drw)
